TKW Terancam Hukum Mati, Pimpinan DPR: Pemerintah Harus Proaktif
Menurutnya, harus ada pengacara berkualitas yang bisa mendampingi Rita secara maksimal.
Suara.com - Seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia asal Ponorogo, Jawa Timur, bernama Rita Krisdiyanti, telah divonis hukuman mati di Malaysia. Rita dinyatakan bersalah setelah terbukti menjadi pengedar narkoba.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berharap pemerintah proaktif melakukan pendampingan terhadap Rita. Pasalnya menurutnya, kejadian seperti ini bukan pertama kalinya terjadi.
"Saya kira pemerintah harus mengambil langkah proaktif. Ini bukan kejadian pertama," ungkap Fadli di Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Rabu (1/6/2016).
Politisi Partai Gerindra ini pun menyarankan agar ada mekanisme pendampingan yang baik. Menurutnya, harus ada pengacara yang berkualitas yang bisa mendampingi Rita secara maksimal.
"Harusnya ada mekanisme seperti kasus Wilfrida dulu. Harusnya ada lawyer atau pengacara yang tangguh, yang bisa membela dengan maksimal," tutur Fadli.
Lebih jauh, Fadli menilai, pemerintah sering kali abai terhadap keselamatan warga negaranya, terutama terhadap mereka yang bekerja di luar negeri. Menurutnya, pemerintah terkesan menganggap biasa adanya masalah seperti yang menimpa Rita.
"Sekarang ini kan sering kali tidak ada pembelaan terhadap warga negara kita. Apalagi TKI yang berada di luar negeri, seadanya saja gitu (pembelannya). Jadi seolah-olah ini seperti sesuatu yang sudah reguler, (sudah) biasa," kata Fadli.
Dikatakan Fadli lagi, masalah ini tidak boleh dianggap biasa. Dia mengimbau agar pemerintah proaktif melakukan diplomasi dan membuat langkah pembelaan secara hukum terhadap Rita.
"Ini tidak boleh kita anggap biasa. Ini masalah nyawa. Jadi, pemerintah harus proaktif. Jangan sampai ini terjadi (hukuman mati). Harus ada langkah diplomasi, ada langkah-langkah pembelaan hukum, dan terutama juga di KBRI sebagai ujung tombak kita di luar," tandas Fadli.
