Legislator Harapkan Pemerintah Bantu Korban Banjir Padang

Arsito Hidayatullah | Dian Rosmala
Legislator Harapkan Pemerintah Bantu Korban Banjir Padang
Anggota Komisi IV DPR, Hermanto, saat diwawancara di lokasi bendungan yang jebol di Padang. [DPR RI]

Sekitar 1.000 hektare lebih sawah di wilayah ini juga terancam tak dialiri air.

Suara.com - Anggota Komisi IV DPR, Hermanto, menyatakan pemerintah harus terjun langsung untuk menyelamatkan banjir yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) akibat jebolnya tanggul Sungai Air Dingin, di Kelurahan Balai Gadang dan Koto Panjang, Kecamatan Koto Tangah. Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sumbar, Jumat (14/10/2016) lalu.

Diketahui, Bendungan irigasi di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, jebol dihantam terjangan arus Batang Air Dingin yang mengganas akibat hujan lebat, Senin (1/8) lalu. Bendungan sepanjang 70 meter itu jebol sehingga tak lagi mampu mengairi sawah seluas 1.034 Ha di kawasan itu.

"Air mulai tinggi sekitar pukul 15.00 WIB. Puncaknya sekitar pukul 16.09 WIB, terjangan air membuat bendungan jebol," ungkap Safaria (38), warga sekitar bendungan.

Menurut Penjaga Pintu Bendungan, Safaria, penyebab banjir ini akibat besarnya air karena hujan lebat. "Volume besar membuat air meluap dan menghantam bendungan. Ada 40 meter panjang bendungan yang jebol," katanya, sembari menambahkan rumahnya nyaris kena hantam air bah akibat jebolnya bendungan.

Akibat jebolnya bendungan, ada sekitar 1.000 hektare lebih sawah di wilayah aliran irigasi bendungan ini yang terancam tidak dialiri air. "Ini juga akan terancam panen. Kondisi ini sudah dilaporkan kepada pemerintah untuk dibangun lagi," pungkasnya.

Lebih lanjut, Hermanto pun meminta pemerintah untuk melakukan berbagai langkah guna menyelamatkan daerah aliran sungai.

"Pemerintah melalui kementerian harus mengalokasikan anggaran, mulai dari penelitian sampai pada upaya pemulihan kembali fungsi aliran sungai ini. Kalau hal ini terlambat dilakukan, maka akan merugikan lingkungan, khususnya para petani yang semestinya bisa memanfaatkan air sungai ini sebagai sumber mata pencaharian," kata Hermanto menambahkan. [DPR]


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI