Pimpinan Komisi X: Kondisi Keuangan Negara dalam Situasi Gawat

Arsito Hidayatullah | Dian Rosmala
Pimpinan Komisi X: Kondisi Keuangan Negara dalam Situasi Gawat
Wakil Ketua Komisi X DPR, Sutan Adil Hendra. [DPR RI]

"Seperempat APBN 2017 hanya untuk membayar utang."

Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra menilai, kondisi keuangan negara kini dalam situasi gawat. Hal ini diungkapkannya setelah mendapat informasi mengenai hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan Menteri Keuangan beberapa waktu lalu terkait kondisi RAPBN 2017.

Pasalnya, dari proyeksi RAPBN 2017 sebesar Rp2.123 triliun, sebesar Rp221 triliun habis terpakai untuk membayar cicilan bunga utang pemerintah. Ironisnya, angka ini bisa melonjak hingga lebih dari Rp500 triliun, jika hutang pokok juga jatuh tempo dan harus dicicil dalam tahun anggaran yang sama pada tahun 2017.

"Seperempat APBN 2017 hanya untuk membayar utang, sisanya untuk menutupi belanja rutin pemerintah yang makin besar. Mana lagi dana untuk membangun?" ucap Sutan, di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR dengan Badan Ekonomi Kreatif, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Politisi F-Gerindra itu menilai, kondisi gawat keuangan negara ini tidak bisa lagi diatasi dengan pemangkasan anggaran seperti sekarang. Karena menurutnya, pada dasarnya yang dipotong itu sudah sangat kecil anggarannya.

"Sehingga, untuk menutupi kondisi ini, pemerintahan Jokowi terus melaksanakan pembangunan fisik dengan dana pinjaman. Akibatnya pemerintah terjebak dengan permainanan negara donor," jelas Sutan.

Menurutnya lagi, pemerintah tak sadar menerapkan kebijakan utang jangka pendek, yang digunakan untuk investasi jangka panjang. Akibatnya, proyek yang dibangun belum memiliki manfaat, namun kewajiban membayar utang sudah datang. Hal ini bisa membuat pemerintah gagal bayar utang.

"Jika ini terjadi, kita akan mulai menggadai apa yang ada untuk menalangi kebutuhan. Padahal sekarang saja banyak BUMN kita yang sudah digadai ke pihak luar," imbuh politisi asal dapil Jambi itu.

Menyikapi hal ini, Sutan berharap agar pemerintah segera sadar, dengan mengubah kebijakan utang luar negeri, terutama pinjaman infrastruktur yang berbunga tinggi. [DPR]


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI