Komisi III DPR Serap Aspirasi Lembaga Penegak Hukum di Banda Aceh
Ketiga, diakui dana Rp1,3 triliun untuk Badan Narkotika Nasional Provinsi sangat minim.
Suara.com - Tim kunjungan kerja Komisi III DPR menyerap aspirasi para mitra kerja lembaga penegak hukum di Banda Aceh.
Pertama, kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Trimedya Pandjaitan, dengan Kejaksaan Tinggi, mereka mengeluh biaya penanganan perkara penegakan hukum yang masih minim. Misalnya, ada kejaksaan yang menangani perkara di daerah terpencil mesti menempuh jarak sekitar delapan jam. Sedangkan biaya operasionalnya tidak sebanding.
Selanjutnya, mereka juga mengeluhkan proses mutasi pejabat utama di lingkungan kejaksaan yang belum dilaksanakan, padahal rata-rata mereka sudah menempati posisi selama empat tahun.
Kedua, kata Trimedya, dengan Kapolda Aceh, DPR menitipkan 21 pilkada (20 kabupaten, 1 gubernur), supaya dapat berjalan dengan baik dan netralitas kepolisian dijaga.
Ketiga, diakui dana Rp1,3 triliun untuk Badan Narkotika Nasional Provinsi sangat minim.
"Kalau dibandingkan dengan anggaran Polri Rp72 triliun, dengan dana sebesar itu saja belum terlalu leluasa," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan.
"Saya sampaikan, ada gubernur di Sulawesi Utara yang mau membantu fasilitas sarana dan prasarana BNNP. Kepala BNNP harus kreatif sepanjang itu dibuat payung hukumnya, sehingga tidak akan menjadi masalah dikemudian hari," katanya.
Pada Kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy mengatakan aspirasi dari Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Aceh terkait over kapasitas di lapas, mereka masih membutuhkan anggaran yang sangat besar sekali. Sedangkan pada APBNP kemarin saja hanya mendapat alokasi dana Rp16 miliar untuk lima wilayah.
"Maka, kami di Komisi III DPR ingin berupaya sedemikian rupa, untuk membantu anggaran khususnya di aceh. Apalagi Aceh dijadikan sebagai daerah otonomi khusus, tentu ada kekhususan," kata anggota Fraksi PKS.
