Papua Butuh Program Percepatan Bidang Pendidikan
Kemauan pemerintah pusat dalam membantu ketertinggalan Papua sudah sangat terlihat.
Suara.com - Anggota Komisi X DPR Dadang Rusdiana menilai Provinsi Papua membutuhkan program percepatan pada bidang pendidikan. Dengan adanya Otonomi Khusus, ia meminta agar ada perlakuan khusus kepada Papua, untuk mengejar ketertinggalan, khususnya pendidikan.
Demikian dikatakannya di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi X DPR ke Jayapura, Papua, Selasa (1/11/2016). Kunker yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih (PKS dai dapil Jateng) ini mengunjungi sejumlah sekolah menengah atas di Jayapura, dan pertemuan dengan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, beserta jajaran.
“Kalau kita mendengar langsung keluhan para insan pendidikan di Papua, kita harus ada beberapa program percepatan di bidang pendidikan. Kita harus melihat bagaimana sarana prasarana, kekurangan guru, maupun hal lain yang belum memadai,” kata Dadang.
Politisi Hanura menekankan kedepan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Papua untuk memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur maupun pengadaan Sumber Daya Manusia. Ia berharap keterbatasan-keterbatasan, baik itu aspek geografis maupun daya dukung geografis, tidak menyurutkan otsus untuk dijalankan.
Dadang berharap anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN per tahun, baik itu yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, mendapat perlakuan khusus ketika dialokasikan ke Papua.
“Yang diinginkan Pemerintah Papua termasuk Komisi X DPR, bagaimana anggaran pendidikan yang 20 persen itu bagi Papua ada perlakuan khusus. Seperti BOPTN, yang dirasakan tidak adil pembagiannya. Kemudian lulusan Beasiswa SM3T, yang dilanjutkan CPNS dan penempatan sesuai dengan daerah selama mahasiswa itu kontrak tiga tahun. Itu beberapa perbaikan yang diinginkan Pemerintah Papua, sehingga kita harus meresponnya,” kata Dadang.
Politisi asal dapil Jawa Barat menambahkan kemauan pemerintah pusat dalam membantu ketertinggalan Papua sudah sangat terlihat. Namun memang dibutuhkan strategi-strategi yang tepat untuk mengejar ketertinggalan.
“Pemerintah perlu mengambil kebijakan mana yang tepat untuk Papua, apakah infrastruktur, atau SDM, atau lainnya. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang tepat, dengan langsung melihat ke lapangan, bukan hanya dari Jakarta. Kalau terjun ke lapangan, kita tahu apa yang mereka butuhkan,” kata Dadang.
Politisi yang juga Anggota Badan Anggaran DPR pun melihat tidak perlu ada payung hukum lagi untuk masalah perlakuan khusus kepada Papua. Adanya Otsus Papua, hal itu sudah mendukung. Dadang menekankan, yang dibutuhkan adalah ketajaman implementasi berbagai kebijakan program percepatan. [dooot]--
