Pemerintah Diharapkan Fokus pada Pembangunan Sumber Daya Manusia

Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari
Pemerintah Diharapkan Fokus pada Pembangunan Sumber Daya Manusia
Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha. (Dok : DPR).

Pemerintah telah melakukan proyeksi perekonomian Tahun 2021 dengan sangat optimistis.

Suara.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha membacakan pandangan fraksi atas keterangan pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2021.

Dia menyampaikan bahwa Fraksi PPP menilai, pemerintah telah melakukan proyeksi perekonomian tahun 2021 dengan sangat optimistis. Meskipun demikian, pemerintah perlu mewaspadai dan mengantisipasi tekanan eksternal pada 2021, seperti krisis ekonomi global yang semakin mendalam.  

Oleh sebab itu dia minta agar pemerintah fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).

"Fraksi PPP mengharapkan pemerintah fokus pada pembangunan SDM yang inovatif dan berdaya saing tinggi, dengan perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk lembaga-lembaga pendidikan keagamaan pesantren dan madrasah," papar Syaifullah, membacakan pidatonya di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2020).

Baca Juga: Enggan Bahas RUU HIP, Pemerintah Tak Kirim Surat Presiden ke DPR RI

Menurutnya, SDM dari sektor pendidikan keagamaan perlu mendapat perhatian serius. Dengan jumlah yang tidak sedikit, SDM dari kalangan keagamaan merupakan potensi besar bagi negara, sebagai generasi penerus bangsa.

"Berdasarkan data yang kami peroleh hingga saat ini, terdapat 78 ribu lebih madrasah, dan 28 ribu lebih pesantren, dengan jumlah 5 juta santri mukim, yang apabila dijumlahkan dengan santri yang bolak-balik rumah ke pesantren dan sebaliknya, serta taman-taman pendidikan Alquran, maka jumlah santri kita sebanyak 18 juta orang dengan kurang lebih satu setengah juta tenaga pengajar," papar Syaifullah.

Selain itu yang digarisbawahi anggota Banggar ini adalah, agar pemerintah bersungguh-sungguh menjaga ketahanan ketersediaan pangan yang berkelanjutan.

"Negara dengan kemandirian pangan yang tinggi dan tidak tergantung pada produk impor relatif lebih cepat melakukan perbaikan akibat krisis pandemi Covid-19," ujar Syaifullah.

Baca Juga: Pimpinan DPR ke Bintang Emon: Terus Berkarya Suarakan Kebenaran


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI