alexametrics

Azis Syamsuddin Apresiasi Sosialisasi UU Ciptaker oleh Kantor Staf Presiden

Fabiola Febrinastri
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin. (Dok : DPR)
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin. (Dok : DPR)

Azis juga mendukung langkah pemerintah membentuk tim independen.

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin memberikan apresiasi atas langkah yang dilakukan Kantor Staf Presiden (KSP) dengan terjun ke masyarakat dan menyerap aspirasi. Ia berharap, hal ini diikuti oleh leading sektor kementerian terkait.

Ada dua hal yang menjadi poin pokok yang dilakukan KSP. Pertama, menyerap aspirasi masyarakat, menampung masukan hingga kritik terkait dampak pandemi Virus Corona (Covid-19) yang telah meredupkan sisi ekonomi bangsa.

Kedua, pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah disahkan DPR RI. Ini membutuhkan pemahaman dan keselarasan dari semua unsur dalam mengimplementasikan.

”Sekali lagi, apresiasi kami dari DPR atas sikap dan kerja responsif dari tim KSP. Ini sebuah konektivitas yang saling mendukung,” terang politisi Partai Golkar itu.

Azis juga mendukung langkah pemerintah membentuk tim independen yang bertugas menyerap aspirasi publik. Ini terkait substansi dan muatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja.

”Tentu saja RPP dan Rancangan Perpres turunan dari UU Cipta Kerja ini benar-benar dapat dilaksanakan dan operasional di lapangan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat,” imbuh wakil rakyat asal Dapil Lampung II itu.

Ia yakin, tim independen yang terdiri dari para ahli dan tokoh berbagai bidang, mampu memberikan pandangan dan masukan mendalam untuk pemerintah.

”Sekali lagi, DPR mengharapkan kementerian yang menjadi leading sektor juga segera melakukan sosialisasi UU Ciptaker, agar masyarakat, pengusaha dan pihak-pihak terkait dengan undang-undang bisa menerima secara utuh isi undang-undang,” pungkas Azis.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI