DPR Minta Menkes Buat Instrumen Penanganan Covid-19 yang Efektif
Salah satu yang menjadi perhatian Dasco adalah fasilitas kesehatan yang hampir penuh oleh pasien Covid-19.
Suara.com - Pemerintah kembali memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sebagian Jawa dan Bali. Kebijakan itu diambil lantaran pemerintah melihat kasus Covid-19 tak kunjung mereda.
Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membuat instrumen perencanaan penanganan masalah corona.
"Kami minta kepada Menkes untuk kemudian mengkalkulasi lagi dan kemudian melakukan kontingensi plan untuk mengatasi masalah ini," kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2021).
Salah satu yang menjadi perhatian Dasco adalah fasilitas kesehatan yang hampir penuh oleh pasien Covid-19. "Kita memonitor rumah sakit di Jakarta, isinya tidak hanya penduduk Jakarta tapi ada dari provinsi lain seperti Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi yang juga dirawat di rumah sakit di Jakarta," ungkapnya,
Baca Juga: DPR Optimis Kinerja LPEI Akan Semakin Baik
Politikus Partai Gerindra itu menuturkan kenaikan kasus Covid-19 ini sulit dihindari. Untuk itu, ia meminta pemerintah membuat kebijakan penangan yang paling efektif. "Liburan kemarin menyebabkan klaster-klaster yang tidak bisa dihindari. Nah, antara PPKM, PSBB dan lain-lain, kita minta kepada pemerintah mengkaji apa yang paling efektif untuk diterapkan," ujarnya.
Dasco pun mengajak masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menangani penularan Covid-19 dengan menaati protokol kesehatan dan membatasi aktivitas di luar rumah.
"Kita semua harus ikut bersama-sama membantu Menkes. Kami imbau masyarakat untuk tetap menjaga prokes dan kemudian tidak melakukan aktivitas jika tidak perlu," tutup dia.
