Anggota DPR Sayangkan Kebijakan Pemerintah Impor Daging Sapi

Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyayangkan kebijakan pemerintah yang masih mengandalkan impor sebagai solusi mengatasi lonjakan harga daging Sapi.

Hal ini menunjukkan belum ada tanda-tanda keberhasilan dari program pemerintah dalam mengupayakan daging sapi berdaulat di negeri sendiri.

"Saat ini kita terlalu bergantung impor daging sapi. Terutama dari Australia sebagai pemasok terbesar daging sapi di Tanah Air. Ketika Australia menahan komoditas daging sapi akibat regenerasi populasi, maka negara kita terimbas. Ini menunjukkan bertahun-tahun upaya negara menjadikan daging sapi berdaulat di negeri sendiri, hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya," tutur Akmal dalam keterangan persnya, Senin (25/1/2021).

Politisi Fraks PKS  ini menerangkan, upaya untuk mewujudkan swasembada daging sapi ini sudah dilakukkan sejak 15 tahun silam. Namun segala upaya dengan dukungan APBN yang ada mewujudkan swasembada daging sapi ini seakan sia-sia.

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Sadari Hal Ini Sebelum Pupuk Bersubsidi Langka Lagi

Padahal, program-program seperti penyelamatan induk sapi (penyelamatan sapi produktif), memperkuat kualitas genetik sapi, program 1000 desa sapi, hingga program Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) telah dilakukan.

"Indonesia saat ini masih tidak kuasa menghadapi persoalan supply and demand (ketersediaan dan permintaan) daging sapi karena infrastruktur pengembangan sapi kita belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri. Dari sisi lahan, negara kita masih terbuka luas. Bahkan sinergi Sapi-Sawit masih dapat dioptimalkan lebih dalam lagi," jelasnya.

Akmal menduga, solusi impor tetap akan dilakukan dalam waktu dekat ini, terutama alternatif mencari suplier dari negara lain seperti India, Brazil bahkan dari Meksiko. Pemerintah saat ini memang mesti mempersiapkan beberapa moment besar yang mempangaruhi perilaku masyarakat Indonesia, salah satunya yakni bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri. Di mana pada moment ini sangat mempengaruhi perilaku konsumen masyarakat Indonesia, terutama pada permintaaan daging sapi.

"Saya meminta kepada pemerintah, marilah kita mulai untuk serius mempersiapkan infrastruktur mewujudkan swasembda daging sapi ini. Ini adalah kerjaan jangka panjang, tapi mesti ada target. Seharusnya 10 tahun cukup untuk mewujudkan ini bila memang betul-betul serius," tandas Akmal.

Seperti dikabarkan berbagai media, persoalan harga daging sapi menjadi polemik di Tanah Air di awal tahun 2021 ini. Jabotabek sebagai kawasan sentral dinamisasi harga daging sapi sempat terjadi aksi mogok oleh para pedagang daging sapi untuk tidak menjual produknya.

Baca Juga: Paksa Siswi Non Muslim Berhijab, DPR Desak Kepala SMKN 2 Padang Disanksi