Kerjakan Cepat Bendungan Lolak, Menteri PUPR Minta "Safety First"

Dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019), Kementerian PUPR akan membangun 64 bendungan baru.

Kamis, 16 November 2017 | 09:13 WIB
Kerjakan Cepat Bendungan Lolak, Menteri PUPR Minta "Safety First"
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengadakan kunjungan ke Bendungan Lolak di Desa Pindol, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. (Sumber: Kementerian PUPR)

Suara.com - Bendungan Lolak di Desa Pindol, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, merupakan salah satu bendungan baru yang pembangunannya dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni pada 2015.

"Progress-nya sudah mencapai 46 persen. Mudah-mudahan bisa kita percepat penyelesaiannya dari rencana 2020 menjadi 2019. Saya lihat kondisinya kondusif, semoga kerjanya bisa lebih baik dan lebih cepat," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, usai meninjau langsung lokasi pembangunan Bendungan Lolak, Sulawesi Utara, Selasa (14/11/2017).

Peninjauan ke Bendungan Lolak yang berjarak sekitar 210 km dari Kota Manado ini menjadi salah satu agenda kunjungan kerja Basuki ke Provinsi Sulawesi Utara, disamping meninjau progress tol Manado-Bitung dan Bendungan Kuwil Kawangkoan.

Meski pengerjaannya dipercepat, namun mutu pekerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), diminta tetap dipatuhi.

"Saya minta, safety first dan zero accident. Pengawasan atau supervisi proyek harus teliti dan saya tidak mentoleransi kesalahan," ujar Basuki.

Ia juga menjelaskan, peringatan tersebut bukan bermaksud untuk meragukan kemampuan kontraktor dan konsultannya.



Kontrak pembangunan Bendungan Lolak dibagi menjadi dua, yakni proyek senilai Rp 830  miliar secara tahun jamak tahun 2015-2019, dengan kontraktor PT. Pembangunan Perumahan (Persero). Perubahan desain konstruksi bendungan dilakukan kontrak Proyek Bendungan Lolak Paket II senilai Rp821 miliar, dengan kontraktor PT. Pembangunan Perumahan (Persero)-PT. Asfhri Putralora (kerja sama Operasi/KSO), dengan kontrak tahun jamak 2017-2021.

"Desainnya semula menggunakan peta gempa tahun 2004, yang kemudian diperbarui menggunakan peta gempa tahun 2010,” kata Menteri Basuki.  

Perubahan mempengaruhi lereng sebagai timbunan, dengan kemiringan lereng hulu 1:2,5 ditambah berm pada elevasi 110, dan kemiringan lereng hilir 1:2.25, ada penambahan berm pada elevasi 95.

Rekomendasi Komisi Keamanan Bendungan tentang Sertifikasi Bendungan Lolak telah diterbitkan pada 25 Januari 2016, yang kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Sertifikat Persetujuan Desain Bendungan Lolak dan Sertifikat Pelaksanaan Konstruksi oleh Menteri PUPR, pada 28 Januari 2016
Adapun perusahaan konsultan supervisi adalah PT Indra Karya (Persero)-PT Mettana Engineering Consulta-PT Barunadri Engineering Consultant (KSO).

Bendungan ini memiliki luas area genangan 97,46 hektar, dengan kapasitas tampung mencapai 16,1 juta meter kubik. Saat beroperasi akan memasok air irigasi seluas 2.214 ha, mendukung penyediaan air baku 500 liter/detik, pariwisata, konservasi air, dan memiliki potensi tenaga listrik 2,43 megawatt. Bendungan Lolak diharapkan dapat memenuhi kontinuitas suplai air  irigasi,  terutama  pada  musim  kemarau  yang  selalu  kekeringan dan  penyediaan  kebutuhan  air  bersih  bagi  masyarakat.

Bendungan ini merupakan salah satu dari 13 bendungan baru yang kontrak pembangunannya ditandatangani pada 2015. Dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019), Kementerian PUPR akan membangun 64 bendungan baru, yang terdiri dari 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan (on going) untuk mendukung Nawa Cita, mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan air.  

Hadir dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi V DPR RI, Nusyirwan Soejono, Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow, Wakil Bupati, Yanny Ronny Tuuk, dan Direktur Utama PT Jasa Marga, Desi Arryani. Turut mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Arie Seriadi Moerwanto, Dirjen Sumber Daya, Air Imam Santoso, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Herry TZ, Kepala BWS Sulawesi I, Djidon R Watania, dan Kepala Biro Komunikasi Publik, Endra S. Atmawidjaja.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

NEWS

TERKINI