alexametrics

Tolak Rapid Test, Petugas KPPS di Gunungkidul Siap-siap Saja Diganti

Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana
Sekda DIY Baskara Aji ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (10/07/2020). - (SuaraJogja.id/Putu)
Sekda DIY Baskara Aji ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (10/07/2020). - (SuaraJogja.id/Putu)

Apalagi, tren kasus positif Covid-19 di DIY, termasuk di Gunungkidul, terus saja meningkat.

SuaraJogja.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY diminta segera menangani penolakan 270 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon Karangmojo, Kabuapten Gunungkidul untuk rapid test dalam persiapan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Bila tetap menolak rapid test, maka mereka bisa diganti.

Sebab, dari rapat yang dipimpin Gubernur DIY Sri Sultan HB X bersama KPU, sudah muncul laporan terkait penolakan tersebut. Karenanya, Pemda meminta KPU dan Pemkab Gunungkidul untuk melakukan pendekatan agar protokol kesehatan (prokes) COVID-19 yang sudah disepakati dijalankan. Apalagi, ada calon petugas KPPS yang dinyatakan positif COVID-19.

"Ada beberapa [petugas KPPS] yang ditemukan positif [Covid-19], kemudian diganti dengan [petugas] cadangan," ujar Sekda DIY Baskara Aji di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (4/12/2020).

Menurut Aji, semua petugas KPPS sesuai ketentuan memang harus menjalani rapid test untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Kalau menolak, maka mereka tidak diperkenankan melanjutkan tugas karena dikhawatirkan bisa menularkan virus kepada pemilih dan lainnya.

Apalagi, tren kasus positif Covid-19 di DIY, termasuk di Gunungkidul, terus saja meningkat. Saat ini kasus positif COVID-19 di DIY sudah tembus di angka 6.000 lebih. Bahkan penambahan kasus baru terus saja naik signifikan setiap harinya.

"Kalau tidak diganti KPPS cadangan, maka petugas-petugas dari kantor juga bisa membantu," paparnya.

Secara terpisah, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU DIY Ahmad Shidqi mengungkapkan, pihaknya sudah mengkoordinasikan persoalan penolakan rapid test tersebut kepada KPU RI.

Masalah tersebut ternyata tidak hanya terjadi di Gunungkidul, tetapi juga di daerah lain.

"Penyebabnya macam-macam. Ada yang soal kendala fasilitas, ada kendala geografis, ada kendala sosial. Kalau Gunungkidul kendala psikososial," ujarnya.

Dengan adanya permasalahan tersebut, KPU DIY menunggu kebijakan yang diambil KPU RI. Namun dipastikan, KPPS di berbagai daerah tetap akan jalan terus untuk menyiapkan TPS dan pendistribusian logistik, termasuk pemberitahuan waktu pencoblosan.