Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai pengakuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut campur atau cawe-cawe di Pemilu 2024 telah keluar dari norma dan tradisi demokrasi yang sehat.
Menurut dia, tindakan Jokowi untuk ikut terlibat dan menyatakan secara terbuka tidak akan netral dalam rangkaian proses Pemilu 2024 adalah hal yang tidak lazim di negara demokrasi.
Kata dia, cawe-cawe Jokowi dalam proses pemilihan sosok calon penerusnya bisa menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap proses politik yang lebih luas. Masyarakat disebut perlu skeptis dengan alasan Jokowi cawe-cawe politik yang katanya untuk bangsa dan negara.
"Ali-alih demi kepentingan bangsa dan negara, Jokowi lebih ingin melindungi kepentingan pribadi dan kelompoknya, mempertahankan pengaruh politiknya, imunitas hukum dari kemungkinan atas kebijakan yang bermasalah ditemukan di kemudian hari," tutur Pangi, Jumat (2/6/2023).
Lebih lanjut, Pangi menyebut ada lima dampak negatif yang dinilai serius sebagai akibat dari cawe-cawe Jokowi pada Pilpres 2024 mendatang.
"Pertama, netralitas institusi. Campur tangan Jokowi dapat mengaburkan garis pemisah antara kekuasaan eksekutif dan lembaga negara lainnya," ujar Pangi.
CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting itu menyebut hal ini berpotensi merusak integritas lembaga negara, menciptakan kesan bahwa keputusan politik dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau partisan.
"Kedua, pengurangan pluralitas dan partisipasi. Campur tangan Jokowi dalam menentukan penerusnya bisa mengurangi pluralitas politik dan partisipasi warga negara," lanjut dia.
Kemudian, dampak negatif ketiga ialah potensi kekuasaan berlebihan. Dalam hal ini, cawe-cawe Jokowi dinilai bisa menimbulkan kekhawatiran tentang akumulasi kekuasaan yang berlebihan.
"Jika presiden terlibat secara aktif dalam menentukan calon penerusnya, hal itu dapat menciptakan ‘preseden’ yang berbahaya di mana presiden memiliki kendali penuh terhadap proses politik dan pemilihan," papar Pangi.
Selanjutnya, pemerintah akan kehilangan kepercayaan publik. Sebab, Jokowi disebut bisa merusak kepercayaan publik (distrust) terhadap proses pemilihan dan integritas lembaga-lembaga terkait.
"Kelima, pembatasan inovasi politik. Dengan campur tangan presiden dalam menentukan penerusnya, ada risiko terjadinya stagnasi politik," lanjut Pangi.
Hal ini menyebabkan calon-calon presiden yang memiliki visi baru, gagasan inovatif, atau perspektif yang berbeda, berpotensi untuk terhalang oleh pengaruh presiden saat ini.
"Presiden Jokowi cawe-cawe, tetap menyimpan masalah, ada potensi abuse of power, presiden masih punya kendali total terhadap infrastruktur dan suprastruktur pemilu 2024," tandas Pangi.
