Kubu Jokowi: Prabowo Jadikan Reuni 212 Senjata untuk Sudutkan Petahana

"Kan framming subjektif yang diangkat pihak pak Prabowo dan itu ternyata tidak masuk ke media,"

Kamis, 06 Desember 2018 | 15:58 WIB
Kubu Jokowi: Prabowo Jadikan Reuni 212 Senjata untuk Sudutkan Petahana
Aksi reuni 212 di Monas. (Suara.com/Muhaimin A Untung)

Suara.com - Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto dinilai ingin menjadikan aksi reuni 212 sebagai senjata politik untuk menyerang sang petahana, Joko Widodo atau Jokowi. Prabowo dinilai amat berharap agar reuni 212 di Monas, Jakarta beberapa hari lalu itu bisa diliput banyak media massa.

Namun nyatanya Prabowo kecewa karena peliputan media massa tidak seperti yang ia harapkan. Hal itu dikatakan Wakil Direktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Lukman Edy di Posko Cemara, Kamis (6/12/2018).

"Diharapkan bahwa 212 mampu mengkonsolidasi atau dikatakan sebagai konsolidasi umat Islam untuk anti terhadap Pak Jokowi. Nah, kan framming subjektif yang diangkat pihak pak Prabowo dan itu ternyata tidak masuk ke media," ujar Lukman.

Dia menilai, media mainstream cukup cerdas melihat adanya kepentingan politik dalam aksi reuni 212 yang digelar kemarin. Sehingga framing pemberitaan yang dibuat Prabowo untuk menyudutkan Jokowi dinilai gagal.

"Itu yang kemudian oleh media diungkap fakta-fakta terselubung itu oleh media. Kemudian pak Prabowo, merasa loh ini kok tidak seperti yang saya harapkan," kata dia.

Tim Jokowi mengklaim memantau bahwa pemberitaan utama atau headline media cetak banyak sekali yang menampilkan berita reuni 212 secara objektif dengan dilengkapi foto.

Begitu juga dengan media televisi, meskipun tidak semuanya melakukan siaran langsung di lokasi. Namun menurut dia pemberitaannya cukup banyak.

"Teman-teman media saya rasa memiliki tanggung jawab menyampaikan apa adanya. Teman-teman media bukan pihak yang menutup mata dan telinga terhadap fakta-fakta di lapangan," jelasnya.

Lukman menambahkan, jika ada yang tidak puas terhadap pemberitaan media terkait reuni 212, pihak tersebut dinilai tidak tuntas dalam melihat demokrasi media.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

NEWS

TERKINI