Debat Capres, Prabowo-Sandi Siapkan 'Senjata' Khusus Lawan Jokowi-Maruf

"Prabowo-Sandiaga memahami materi debat baik dalam kapasitas sebagai politisi maupun warga negara,"

Rabu, 16 Januari 2019 | 16:17 WIB
Debat Capres, Prabowo-Sandi Siapkan 'Senjata' Khusus Lawan Jokowi-Maruf
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Suara.com - Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno siap menghadapi lawannya pada sesi debat pertama yang akan digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Keduanya telah mendapatkan masukan terkait materi debat dari sejumlah tokoh.

Anggota Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andi Asrun menjelaskan, Prabowo - Sandiaga sudah memahami materi debat yang akan menjadi senjatanya untuk melawan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin. Pernyataan itu diungkap Andi setelah melihat hasil pertemuan Prabowo - Sandiaga dengan pemberi masukan.

"Prabowo-Sandiaga memahami materi debat baik dalam kapasitas sebagai politisi maupun warga negara dengan latar belakang pengusaha dan pengurus organisasi sosial dan pengusaha," kata Andi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/1/2019).

Prabowo - Sandiaga melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Selasa (15/1/2019). Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto juga turut hadir dalam pertemuan itu untuk memberikan masukan.

"Saya telah memberi masukan kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno terkait materi debat besok bersama anggota Tim Prabowo-Sandi dalam rapat di Hambalang kemarin, antara lain Bambang Widjojanto, Sudirman Said, Dasco, dan Habiburrahman," ujarnya.

Andi juga menilai kalau Prabowo - Sandiaga sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh Jokowi-Maruf Amin termasuk yang berkaitan dengan isu pelanggaran HAM yang selama ini kerap menyerang Prabowo.

"Dan tidak memiliki legalitas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, termasuk masalah pelanggaran HAM di masa lalu dan soal korupsi yang menggurita di era pemerintahan ini," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

NEWS

TERKINI