Cek Fakta
Suara.com - Dalam setahun terakhir, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berkurang secara signifikan. Menurut data Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta, jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang ditangani pada 2018 sebanyak 1.769 orang, jumlah tersebut terus turun hampir 50 persen pada 2019, tepatnya 835 orang per 26 September 2019.
Prestasi ini tentu menggembirakan, karena selain menjadi bukti kerja keras, data ini juga menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi warganya. Perempuan dan anak-anak merupakan bagian dari masyarakat prioritas dan berhak mendapat layanan prioritas pula.
Pada sebuah kesempatan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pernah menyatakan, selain pemerintah, publik juga berperan dalam proses pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Kita perlu memperluas ini ke seluruh masyarakat. Bayangkan, ibu kita, anak kita, saudara kita (jadi korban). Ini soal tanggung jawab kemanusian,” ujarnya.
Tak cuma berpesan kepada masyarakat dan jajarannya, Anies juga menuangkan upaya pencegahan dan penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta dan Pergub Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rumah Aman bagi Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan.
Fasilitas ini merupakan tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru yang dirahasiakan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, yang ini disediakan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pada tahun 2018, Pemprov DKI Jakarta telah memiliki dua Rumah Aman. Tahun 2019, jumlah tersebut bertambah menjadi empat unit, yang telah melayani 39 perempuan dan anak. Rumah Aman ini didesain dalam kondisi pengawasan dan penjagaan yang ketat selama 24 jam.
Selain kepolisian dan petugas keamanan yang ditugaskan di Rumah Aman, personel lain untuk rehabilitasi korban kekerasan perempuan dan anak pun telah disiapkan. Mereka adalah Pekerja Sosial Profesional, Psikolog Klinis, Konselor, Petugas Pendamping, hingga Petugas Pramu Sosial. Seluruh personel tersebut bekerja 24 jam, melayani korban tindakan kekerasan baik perempuan maupun anak-anak.
Selain mendirikan Rumah Aman, Pemprov DKI Jakarta juga membentuk Forum Anak Jakarta. Forum tersebut bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak, yang tersebar di 19 pos pengaduan, berlokasi di sejumlah Ruang Publik Terpadu dan Ramah Anak (RPTRA) dan rusun.
Jumlah pos pengaduan ini semakin bertambah, yang mana sebelumnya tersebar di 12 lokasi saja. Tiap pos memiliki tenaga, yaitu pendamping korban, psikolog, dan paralegal.
