Cek Fakta
Suara.com - Pembangunan rumah yang tercatat dalam Program Satu Juta Rumah pada 2018 mencapai angka 1.132.621 unit. Hal ini dikatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.
“Alhamdulillah, capaian Program Satu Juta Rumah tahun lalu sebanyak 1.132.621 unit,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, Khalawi Abdul Hamid, Jakarta, Senin (7/1/2019).
Khalawi mengungkapkan sangat bersyukur atas capaian pembangunan rumah 2018 tersebut, karena telah melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu satu juta unit setiap tahunnya.
Ia menambahkan, capaian Program Satu Juta Rumah ini merupakan hasil kerja keras seluruh stakeholder bidang perumahan, yakni kementerian/ lembaga terkait, pemerintah daerah, pengembang perumahan, sektor swasta dan masyarakat.
“Kami juga mengucapkan terimakasih atas dukungan seluruh stakeholder bidang perumahan yang telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah di Indonesia,” katanya.
Sebagai informasi, Program Satu Juta Rumah merupakan salah satu program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 29 April 2015 di Ungaran, Jawa Tengah. Program tersebut merupakan terobosan pemerintah dalam penyediaan rumah dan menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam rangka menyelesaikan masalah kekurangan kebutuhan (backlog) dan menyediakan rumah yang layak untuk setiap warga negara Indonesia (WNI).
Kebutuhan akan rumah yang layak huni pada dasarnya merupakan amanah konstitusi Indonesia. Dalam Undang-undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28 h Ayat 1, disebutkan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hunian yang sehat, aman dan serasi”.
Hasil pembangunan rumah yang termasuk dalam Program Satu Juta Rumah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2015, jumlahnya 699.770 unit, tahun 2016 sebanyak 805.169 unit, dan tahun 2017 sebanyak 904.758 unit.
Adapun proporsi pembangunan rumah tersebut adalah 70 persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sisanya, 30 persen untuk non MBR.
Khalawi menjelaskan, kemampuan pemerintah untuk menyediakan hunian bagi masyarakat melalui dana APBN hanya sekitar 20 persen, sedangkan sisanya sekitar 30 persen, berasal dari bantuan pembiayaan perumahan, yakni KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan 50 persen adalah rumah yang dibangun oleh masyarakat secara swadaya dan pengembang perumahan secara formal.
