Cek Fakta
Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), tengah merumuskan kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan berbasis komunitas. Keberadaan komunitas yang banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia diharapkan dapat mendukung pembangunan perumahan untuk masyarakat dan meningkatkan capaian Program Satu Juta Rumah di Indonesia.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, Khalawi Abdul Hamid, menyatakan, pembangunan perumahan berbasis komunitas sangat penting, karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan perumahan.
"Kami harap, kebijakan pembangunan rumah yang berbasis komunitas ini bisa segera diimplementasikan di lapangan. Kami akan menggandeng seluruh komunitas di seluruh Indonesia dalam pembangunan rumah," ujarnya, saat membuka kegiatan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan Berbasis Komunitas di Jakarta, Kamis (31/1/2019).
Kegiatan ini, selain dihadiri pejabat Eselon II Ditjen Penyediaan Perumahan juga diikuti oleh para mitra kerja kementerian bidang perumahan, seperti pengamat perumahan, perbankan, pengembang dan perguruan tinggi.
Khalawi menambahkan, pemerintah telah membantu beberapa pembangunan rumah untuk sejumlah komunitas di daerah, seperti di Kendal, Jawa Tengah dan Garut, Jawa Barat.
"Presiden Joko Widodo sangat mendukung kegiatan pembangunan rumah berbasis komunitas. Ini merupakan terobosan dalam program perumahan, karena melibatkan masyarakat dalam Program Satu Juta Rumah," katanya.
Berdasarkan data yang ada, komunitas masyarakat Guru Tidak Tetap dan Buruh di Kendal, bekerja sama dengan Universitas Diponegoro Semarang dan Bank BTN membangun sekitar 63 rumah di Perumahan Curug Sewu Asri, di Kecamatan Patean. Di Garut, para tukang cukur yang tergabung dalam Persaudaraan Pangkas Rambut Garut (PPRG) bersama pengembang dan Bank BTN bekerja sama membangun 150 unit rumah di Perum PPRG, di Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi.
"Tukang cukur di Garut yang tergabung dalam Komunitas PPRG saja bisa membangun rumahnya sendiri. Pemerintah akan memberikan dukungan melalui program perumahan ydi Kementerian PUPR," terangnya.
Selain komunitas, KemenPUPR juga akan mendorong skema ABCG, yakni pembangunan perumahan dengan melibatkan Akademisi, Bisnis, Community dan Government.
"Kolaborasi antara perguruan tinggi, pihak swasta, masyarakat lewat komunitas dan pemerintah baik pusat maupun daerah adalah kunci keberhasilan pembangunan perumahan," tandasnya.
