Cek Fakta
Suara.com - Puluhan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah mendapatkan pembinaan dari pemerintah, dalam hal ini Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka nantinya akan bertugas memfasilitasi masyarakat yang akan mendapatkan program bantuan bedah rumah dari pemerintah.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha menyatakan, TFL Program BSPS sangat membantu masyarakat, khususnya terkait program bedah rumah. Selain mendampingi masyarakat, mereka juga aktif dalam mensosialisasikan program perumahan kepada masyarakat.
"Saya ucapkan selamat kepada TFL dan koordinator fasilitator (korfas) yang telah terpilih dalam program BSPS. Mari kita bantu masyarakat dalam mengentaskan rumah tidak layak huni di NTB," ujarnya, saat memberikan sambutan pengarahan.
Ia berharap, para TFL dapat segera terjun ke lapangan untuk mengecek data dan memonitor di lapangan agar tepat sasaran. Mereka diharapkan dapat bekerja keras dan memahami peraturan terkait program bedah rumah.
"Sekarang, baik Pemda maupun TFL tinggal sama-sama menyatukan persepsi, agar di lapangan nanti tidak bingung, karena TFL dan korfas merupakan ujung tombak dari program ini," katanya.
Sebagai informasi, pembekalan bagi TFL diikuti 100 orang. Adapun jumlah pelamar TFL saat proses seleksi berjumlah lebih dari 850 orang. Pembekalan dilaksanakan selama tiga hari, yaitu 9 - 11 April 2019.
Pada kegiatan tersebut, Kasatker SNVT Penyediaan Perumahan NTB, Bulera, memberikan pembekalan materi tentang kebijakan dan mekanisme Pelaksana BSPS Tahun Anggaran 2019. Kasatker menyampaikan hal-hal penting dalam program BSPS, sehingga TFL dan korfas yang baru dapat memahami jalan proses BSPS.
"Jumlah rumah di NTB yang akan mendapat BSPS, menurut SK Dirjen Penyediaan Perumahan, sebanyak 4.170 unit. Selain itu, SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTB Kementerian PUPR juga akan membangun tiga tower rusun dan 130 rumah, khusus untuk masyarakat di NTB," tandasnya.
Sementara itu, Tim TP4D Kejaksaan Negeri yang diwakili oleh M. Isnaeni, juga tidak lupa menyampaikan agar TFL dan korfas dapat bekerja dengan baik sesuai petunjuk teknis dan Permen PUPR yang berlaku.
"TFL dan Korfas, kalau ada masalah di lapangan, jangan malu untuk menyampaikan ke Kejaksaan. Kita akan cari solusinya sama-sama," ujar Isnaeni.
