PUPR : CPNS Diminta Bantu Sosialisasikan Program Satu Juta Rumah

Mereka diharapkan dapat menggunakan media sosial yang dimiliki secara bijak.

Kamis, 25 April 2019 | 08:36 WIB
PUPR : CPNS Diminta Bantu Sosialisasikan Program Satu Juta Rumah
Pemaparan program kerja dan capaian kinerja Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dalam kegiatan Pembekalan CPNS Formasi 2018 di Auditorium KemenPUPR, Jakarta, Selasa (23/4/2019). (Dok : PUPR)

Suara.com - Program Satu Juta Rumah yang digagas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) diharapkan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah yang layak huni. Demi tujuan tersebut, 993 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2018 yang diterima KemenPUPR diharapkan dapat ikut serta dalam mensosialisasikan program ini kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk media sosial.

“CPNS harus memahami dan mengetahui berbagai program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Salah satunya dengan ikut aktif dalam mensosialisasikan berbagai program pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk masyarakat, termasuk Program Satu Juta Rumah,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, KHalawi Abdul Hamid, saat memaparkan program kerja dan capaian kinerja Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dalam kegiatan Pembekalan CPNS Formasi 2018 di Auditorium KemenPUPR, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Khalawi menambahkan, para CPNS yang termasuk dalam generasi milenial tentunya memiliki semangat tinggi ketika mereka bekerja. Mereka diharapkan dapat menggunakan media sosial yang dimiliki secara bijak dan melihat kondisi nyata di lapangan terkait hunian yang ada di sekitarnya.

Apabila melihat di sekitar tempat tinggal mereka ataupun ada saudaranya di tempat lain yang kondisi rumahnya tidak layak, mereka diharapkan melapor kepada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Laporan tersebut tentunya diharapkan bisa ditindaklanjuti dengan penyaluran bantuan perumahan yang sesuai dengan yang menjadi program KemenPUPR.

“Jangan sampai CPNS melihat ada rumah tidak layak huni di sekitarnya malah diam saja. Bantu mereka sebisa mungkin, salah satunya dengan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Kalau bukan kita yang membantu, lalu siapa lagi? Sebagai bagian dari insan PUPR para CPNS, Anda harus siap melaksanakan tugas sebaik mungkin di lapangan,” terangnya.

Dalam kegiatan pembekalan tersebut, Khalawi memaparkan mengapa Program Satu Juta Rumah sangat penting bagi Indonesia. Adanya backlog perumahan yang mencapai 11,4 juta dan 3,4 juta rumah yang tidak layak huni, yang merupakan salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Berbagai program Direktrorat Jenderal Penyediaan Perumahan seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta bantuan prasarana, sarana dan utilitas juga disampaikan kepada CPNS.

Pemaparan program kerja dan capaian kinerja Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dalam kegiatan Pembekalan CPNS Formasi 2018 di Auditorium KemenPUPR, Jakarta, Selasa (23/4/2019). (Dok : PUPR)
Pemaparan program kerja dan capaian kinerja Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dalam kegiatan Pembekalan CPNS Formasi 2018 di Auditorium KemenPUPR, Jakarta, Selasa (23/4/2019). (Dok : PUPR)

Selain itu, masalah hunian bagi para generasi milenial, termasuk rumah untuk para CPNS KemenPUPR nantinya juga menjadi bahan diskusi yang menarik dalam kegiatan tersebut. Tanya jawab secara interaktif antara Direktur Jenderal Penyediaaan Perumahan dengan para CPNS mengenai pola penanganan kawasan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan non MBR berlangsung cukup baik.

“Mereka ke depan akan menjadi abdi negara yang harus mampu melayani masyarakat dan mencari solusi terbaik atas masalah perumahan yang dihadapi oleh masyarakat,” katanya.

Salah seorang CPNS dari Direktorat Sumber Daya Air (SDA), Angga Dwi Ramadhan menyatakan, ia sangat senang mendapatkan informasi mengenai kebijakan Program Satu Juta Rumah ini.

suara hati ramadan 1445 H
Berikan Komentar >
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

BISNIS

TERKINI