Cek Fakta
Suara.com - Pemerintah melalui Kementeria Agraria dan Tata Ruang (ATR) /Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan kawasan untuk mewujudkan wacana pemindahan ibu kota. Kementerian ATR/BPN sendiri merupakan kementerian yang mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan pertanahan dan penataan ruang.
"Untuk pemindahan ibu kota, Kementerian ATR/BPN sedang menyiapkan penataan ruang dan pengadaan tanahnya," ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, saat diwawancarai, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Saat ini, wacana pemindahan ibu kota negara sedang ramai diperbincangkan, baik di ranah pemerintah maupun di ruang publik. Sinyalemen pemindahan ibu kota juga diperkuat oleh pernyataan Presiden RI, Joko Widodo.
Presiden mengatakan, groundbreaking untuk menyiapkan ibu kota baru akan dimulai pada 2020.
Pengadaan tanah merupakan salah satu hal yang paling penting dalam kegiatan pembangunan infrastruktur untuk ibu kota yang baru. Sofyan mengatakan jika status tanah di ibu kota baru nanti adalah tanah negara, sehingga proses pembebasan tanah akan mudah dilakukan.
"Jika statusnya tanah negara, maka biaya untuk pembebasan tanahnya sangat kecil," katanya.
Terkait groundbreaking yang akan dilaksanakan pada 2020, Sofyan mengatakan, hal itu tergantung dari koordinasi setiap pihak.
"Kegiatan pengadaan tanah perlu koordinasi dan dukungan semua pihak. Jika ingin di- groundbreaking, kawasan calon ibu kota baru ini perlu dipersiapkan 2.000-3.000 hektare," ujar Sofyan.
Ibu kota baru yang dipersiapkan saat ini merupakan ibu kota Indonesia untuk 1.000 tahun yang akan datang. Artinya harus dipersiapkan secara matang, sesuai dengan visi masa depan.
“Kualifikasi perancang tata ruang akan kita cari yang terbaik, yang sesuai dengan visi masa depan. Tidak harus tenaga impor. Kalau ada orang Indonesia lebih bagus, tetapi yang paling penting adalah kolaborasi dengan konsultan-konsultan internasional yang sudah berpengalaman dalam hal pemindahan ibu kota,” terang Sofyan lagi.
