Pertemuan OECD di Paris, Delegasi DPR Bahas Fenomena Digitalisasi
Beberapa negara berbagi pengalaman soal peraturan perundang-undangan sehubungan fenomena platform online.
Suara.com - Delegasi DPR RI yang terdiri dari anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Evita Nursanty (F-PDI Perjuangan) dan Zainudin Amali (F-PG/dapil Jawa Timur) turut berpartisipasi dalam kegiatan Meeting of the OECD Global Parliamentary Network di Paris, Prancis, Rabu (12/10/2016) lalu waktu setempat.
Dalam pertemuan itu, di salah satu sesi bertema "Digitalisation and The Future of Work", Evita yang juga adalah anggota Komisi I DPR itu sempat menyampaikan bahwa fenomena digitalisasi sendiri juga sudah merambah di Indonesia.
"Penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan manusia semakin memudahkan urusan kita sehari-hari. Mulai dari proses transformasi pemesanan transportasi, mengirimkan dokumen, memesan makanan, hingga membersihkan rumah, saat ini dapat dilakukan hanya dalam satu aplikasi ponsel pintar (platform),” jelas Evita.
Namun sayangnya, Evita melanjutkan, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan platform online dalam bisnis yang ditekuni lebih dari 30 ribu orang itu.
"Sehingga banyak menimbulkan kebingungan dan masalah terkait hubungan kerja antara pemilik platform dan para penyedia layanan jasa,” kata politisi asal dapil Jawa Tengah itu.
Dalam forum itu pula, delegasi DPR kemudian mendengar lebih jauh pengalaman dari negara-negara lain terkait peraturan perundang-undangan yang mereka buat untuk menjawab fenomena platform online. Beberapa negara seperti Swedia, Cile dan Jerman, turut berbagi pengalaman terkait fenomena ini.
Pertemuan yang berlangsung sehari penuh ini membahas lima agenda utama. Pertama adalah Digitalisasi dan Masa Depan Pekerjaan, kedua, Pelaksanaan Bisnis yang Bertanggung Jawab, ketiga, Migrasi dan Integrasi, berikutnya Regenerasi Demokrasi untuk Era Baru, serta agenda yang terakhir yakni Kebijakan yang Sensitif Gender.
Diskusi yang dipandu oleh Anthony Gooch selaku Ketua Global Parliamentary Network dan Direktur Komunikasi serta Urusan Publik OECD, itu berlangsung hangat dari awal hingga akhir pertemuan. Di awal pertemuan, Gooch sempat memaparkan perkembangan terbaru dari OECD Global Parliamentary Network terkait pengumpulan database anggota parlemen yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan jaringan ini.
Selain paparan dari para panelis dan pembahas mengenai isu-isu yang ada dalam agenda, di tengah pertemuan, delegasi dari parlemen Jepang juga sempat memberikan presentasi mengenai hasil pertemuan OECD Global Parliamentary Meeting "On the Road" di Tokyo beberapa waktu lalu. Pertemuan OECD Global Parliamentary Network kali ini sendiri merupakan pertemuan kedua tahun ini, setelah pertemuan sebelumnya diadakan di Tokyo pada April lalu.
OECD Global Parliamentary Network merupakan sebuah jaringan yang dibentuk oleh OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) sebagai wadah yang menghubungkan para anggota parlemen dari negara OECD dan negara-negara partner, untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman khususnya dalam isu-isu yang menjadi perhatian OECD. Jaringan ini juga menjadi kesempatan bagi DPR RI untuk memperkuat fungsi diplomasi parlemen, khususnya dalam pembahasan isu-isu ekonomi dunia.
Kegiatan yang diselenggarakan di OECD Conference Center, Paris, ini sendiri dihadiri oleh lebih kurang 75 anggota parlemen dari 27 negara anggota OECD maupun negara-negara partner, termasuk Indonesia, Tunisia, Kosta Rika dan Aljazair. Beragamnya delegasi yang datang pun menambah kaya perspektif diskusi pada pertemuan tersebut. [DPR]
