Panja RUU Minta Data Terbaru Penyandang Disabilitas
Data terbaru diperlukan agar kelak strategi yang diambil dapat lebih tepat sasaran.
Suara.com - Panja RUU tentang Penyandang Disabilitas di Komisi VIII DPR, sepanjang Senin (1/6/2015), menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pihak. Salah satunya adalah dengan para penyandang disabilitas yang diwakili Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).
Dalam rapat itu, antara lain terungkap bahwa pihak penyusun RUU di DPR membutuhkan data yang lebih konkret dan up-to-date tentang jumlah penyandang disabilitas di Indonesia. Terkait hal itu, sebagaimana antara lain disampaikan Fikri sebagai salah satu anggota Panja, pihaknya pun meminta PPDI dapat segera menyampaikan data itu.
"Pasalnya, data yang dimiliki DPR belum di-update sejak tahun 2006. Hal ini (juga) bertujuan agar Kementerian Sosial dapat menentukan tindakan apa yang dapat diambil lebih lanjut," ungkapnya di ruang rapat Gedung DPR, Senin (1/6).
Pimpinan rapat, Leyda Hanifah, pun menambahkan bahwa data tersebut diperlukan, agar strategi yang diambil (pemerintah) kelak dapat lebih tepat sasaran. Dia juga mengatakan bahwa dengan data itu, pihaknya berharap RUU ini dapat secepatnya disahkan menjadi undang-undang (UU).
Di bagian lain, Leyda pun menganjurkan kepada PPDI untuk dapat lebih realistis memberikan masukan terhadap poin-poin dalam RUU Disabilitas. Hal ini karena menurutnya, apabila RUU ini nanti telah disahkan sebagai UU, maka pemberlakuannya akan mencakup seluruh Indonesia.
Leyda juga menambahkan informasi bahwa terkait RUU ini, Komisi VIII sendiri sejauh ini telah melakukan survei di Maluku.
"Kenapa Maluku? Karena kita tidak dapat menjadikan Jawa sebagai poros. Sebab di Jawa, akses (bagi penyandang disabilitas) lebih mudah dan APBD di setiap daerahnya lebih tinggi, dibandingkan di bagian timur Indonesia," tuturnya. [Tri Setyo]
