Kualitas Aparatur Negara di Perbatasan Diharap Bisa Ditingkatkan
Program yang dipaparkan Kemendagri dan BNPP lebih banyak menyangkut infrastruktur.
Suara.com - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada hari ini, Kamis (4/6/2015) sekitar pukul 14.00 WIB, dibahas sejumlah hal terkait kendala pembangunan daerah di perbatasan.
Dalam pemaparannya di rapat ini, pihak Kemendagri menyatakan telah menyiapkan program simultan di sebanyak 187 kecamatan di daerah perbatasan. Targetnya, Kemendagri menginginkan agar ke-187 kecamatan tersebut dapat memiliki setidaknya Puskesmas, pasar, serta pelabuhan perintis.
Sementara itu, pihak BNPP sendiri menyatakan memiliki dua program utama untuk daerah perbatasan. Masing-masing yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, serta program batas wilayah negara dan perbatasan.
Namun di bagian lain, pihak BNPP juga mengakui bahwa masih ada sekitar 19 daerah perbatasan yang telah lima tahun lamanya belum terselesaikan masalah perbatasannya.
Charles J Mesang, salah seorang anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, mengusulkan bahwa pemerintah harus membangun diklat-diklat. Hal itu menurutnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur negara yang bertugas di perbatasan, yang pada ujungnya juga dapat membantu menyelesaikan masalah perbatasan.
"Peningkatan (SDM) aparatur negara itu dapat (dilakukan) dengan membangun diklat di daerah perbatasan. (Tapi) Dari tadi (tampaknya) penjelasan Pak Menteri hanya soal membangun infrastruktur di daerah perbatasan," ucap Charles.
Sementara itu, salah seorang anggota Komisi II lainnya, menyatakan bahwa dana sebesar Rp6 triliun untuk membangun daerah perbatasan, sebenarnya agak sedikit kecil. Namun dia meyakini bahwa apabila itu dipergunakan secara baik, maka hasilnya akan maksimal juga. [Tri Setyo]
