Titiek Soeharto dan Masalah Kedaulatan Pangan
Sebagai anggota dewan, sejauh ini interaksi langsung dengan warga tergolong rajin dijalani Titiek.
Suara.com - Sosok anggota DPR yang satu ini mungkin tidak perlu diperkenalkan lebih banyak. Akrab dikenal dengan nama Titiek Soeharto, perempuan bermana lengkap Siti Hediati Harijadi Soeharto SE ini adalah juga anak keempat mendiang Presiden Soeharto, presiden kedua RI.
Tercatat lahir di Semarang, pada 14 April 1959, Titiek saat ini bertugas sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019, tepatnya dengan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV. Untuk diketahui, komisi yang membidangi pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, serta pangan, ini bermitra dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Urusan Logistik (Bulog), Dewan Maritim Nasional, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bidang kehutanan.
Terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Yogyakarta, Titiek merupakan juga salah satu politisi penting Partai Golkar. Dia memang bisa dikatakan hampir identik dengan partai berlambang beringin tersebut, di mana bahkan berdasarkan hasil Munas Bali lalu dirinya dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum.
Dalam berorganisasi sendiri, di luar Golkar, Titiek tercatat sudah punya sederet pengalaman lainnya. Di antaranya, mantan istri Prabowo Subianto ini pernah aktif di Persit Kartika Candrakirana, Persatuan Panahan Indonesia (Perpani), hingga juga menjabat Ketua Umum Yayasan Seni Rupa Indonesia (YSRI) dan jadi pembina di sejumlah yayasan lainnya.
Akan halnya aktivitas lainnya, alumnus Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Indonesia (UI) ini juga tercatat pernah aktif di berbagai perusahaan, terutama dengan menjabat sebagai direktur maupu komisaris. Termasuk di antaranya adalah menjabat di PT Mekar Unggul Sari, PT Bursa Efek Jakarta, hingga di PT Surya Citra Media.
Pembangunan dan Kedaulatan Pangan
Sebagai anggota dewan yang terutama memfokuskan diri pada masalah-masalah yang berkaitan dengan perekonomian dan pangan, Titiek termasuk yang aktif menampung aspirasi, juga menyampaikan pemikiran tentang masalah yang notabene menyangkut "dapur" rakyat kecil tersebut. Kunjungan ke lapangan, baik bersama sesama anggota Komisi IV maupun seorang diri, pun sejauh ini termasuk rajin dilakukannya.
Salah satu kunjungannya yang terbaru adalah pada saat Titiek ikut hadir dalam acara Tabur Benih Udang Galah di Pakem, Sleman, Yogyakarta, akhir Mei 2015 lalu. Dalam kesempatan itu, Titiek sempat menerima salah satu aspirasi sekaligus harapan warga setempat, terkait kelanjutan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto.
"Terkait hal ini, akan saya tampung dan kroscek ke Kementerian (KKP). Saya akan bantu memperjuangkannya," ungkap Titiek, menanggapi permohonan warga saat itu, sebagaimana dilansir laman resmi DPR RI.
Di kesempatan itu pula, Titiek menyampaikan pandangan dan apressiasinya mengenai prospek dan keunggulan dari usaha mina padi menggunakan udang galah yang dilakukan oleh warga melalui kelompok pembudidayaan yang ada.
"Pemberdayaan perikanan ini merupakan terobosan dalam peningkatan protein masyarakat, di luar peningkatan perekonomian secara makro di masyarakat," ujar Titiek. "Saat panen akan menjadi dua keuntungan sekaligus ini, (yaitu) panen raya padi dan panen raya udang," sambungnya.
Di bagian lain kunjungannya, Titiek juga mengapresiasi salah satu program menarik dari Pemkab Kulon Progo yang diberi nama program "Bela Beli Kulon Progo". Menurut Titiek, program ini bisa menjadi acuan dan contoh untuk daerah lainnya (minimal) di DI Yogyakarta, dalam hal mengantisipasi maraknya beras impor di pasaran.
Untuk diketahui, program "Bela Beli Kulon Progo" sendiri disebut sebagai semacam upaya menyiasati kebijakan pemerintah pusat tentang Beras Rakyat Miskin (Raskin). Dalam hal ini, raskin yang diterima, oleh Pemkab Kulon Progo diusulkan untuk menjadi beras daerah, dengan pola anggaran raskin digunakan untuk membeli beras hasil petani daerah.
Sementara itu, masih menyangkut beras, masalah "beras plastik" yang belum lama ini marak diperbincangkan dan menjadi sorotan, pun tak ketinggalan dikomentari oleh Titiek. Masih dalam kesempatan kunjungan yang sama, Titiek menegaskan harapannya kepada pemerintah terkait masalah yang sempat meresahkan itu.
"Ini kejahatan yang sangat membahayakan kesehatan manusia yang mengonsumsinya. Dan ini namanya membunuh secara pelan-pelan, karena (warga) disuruh makan plastik. Jadi secepatnya aparat pemerintah (diharapkan) menarik peredaran beras plastik," katanya saat itu.
"Sampai saat ini, Komisi IV tidak pernah menyetujui impor beras dari negara mana pun," tegasnya pula, mengomentari adanya dugaan ketika itu bahwa 'beras' yang menghebohkan tersebut kemungkinan diimpor dari negara lain.
