Komisi II Evaluasi Pemekaran di Seram Bagian Timur
Selain progres pembangunan, dievaluasi juga aspek kualitas pelayanan publik dan proses rekrutmen pegawai.
Suara.com - Dalam masa persidangan IV tahun sidang 2014-2015, Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Kunjungan ini adalah dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kemajuan yang sudah dicapai, serta hambatan-hambatan apa yang ada terkait otonomi baru di kabupaten ini.
Sebagaimana dilansir laman DPR RI, kunjungan spesifik ini berlangsung selama tiga hari (14-16 Juni), diikuti tujuh orang anggota Komisi II. Dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Lukman Edy (F-PKB), mereka yang ikut serta adalah Abdul Malik Haramain (anggota F-PKB), Tabrani Maamun (F-PG), Hadi Mulyadi (F-PKS), Tamanuri (F-Nasdem), serta Komarudin Watubun dan Diah Pitaloka (F-PDIP).
Lukman mengatakan, terkait pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Seram Bagian Timur ini, Komisi II akan mengevaluasi apa saja kemajuan yang sudah dicapai, dan hambatan atau masalah apa yang dihadapi. Khususnya yang diperhatikan adalah dalam hal infrastruktur, pelayanan publik, sektor ekonomi masyarakat, Pendapatan Asli Daerah (PAD), aparatur, serta pemindahan aset dan dokumen.
"Hal-hal yang menjadi perhatian Tim Kunker Komisi II, terkait implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, apakah sudah berjalan dengan baik, dan kalau pun ada kendala harus dicarikan jalan keluarnya," ungkap Lukman.
Dijelaskan lagi, tim juga akan menggali informasi mengenai kualitas pelayanan publik dan proses rekrutmen pegawai, baik calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun honorer, terkait program reformasi birokrasi di lingkungan pemda provinsi maupun kabupaten/kota. Di samping itu, tim juga akan meminta keterangan soal penyelesaian sengketa masalah pertanahan, serta masalah perbatasan dengan provinsi dan atau kabupaten tetangga.
Selain ke Provinsi Maluku, Komisi II DPR RI sendiri pada kesempatan sama juga melakukan kunjungan kerja ke lokasi lain. Di antara adalah ke Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin Ketua Komisi II, Rambe Kamarul Zaman, serta ke Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Mustafa Kamal dan M Riza Patria.
