Komisi V DPR: Kualitas Bus Jamaah Haji Tidak Layak Jalan
Kloter pertama calon haji diberangkatkan menuju Mekah di berbagai daerah di Indonesia, Jumat (21/8). (Antara)
Saat ini ada 887 bus yang melayani jamaah haji Indonesia pindah dari Madinah menuju Mekah.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengungkapkan bus yang disediakan untuk jamaah haji banyak yang tidak layak jalan. Selain mengalami kerusakan mesin hingga mogok, bus yang disediakan juga sudah tua, dan penyejuk udara tidak berfungsi.
“Dari laporan yang kami terima, memang banyak keluhan mengenai kualitas bus yang mengangkut jamaah kita di Mekah dan Madinah," kata Yudi, Rabu (9/9/2015). Hal ini, tambah Yudi, menyebabkan keterlambatan dan ketidaknyamanan jamaah.
Dalam pertemuan antara 13 anggota DPR RI pemantau persiapan pelayanan haji dan tim PPIH Daker Makkah, diketahui belasan bus pengangkut jamaah haji di Mekah dan Madinah yang mogok. Tak hanya mogok, lanjut Yudi, beberapa bus juga mengalami sejumlah permasalahan seperti AC mati hingga mesin terbakar.
Lebih lanjut Yudi memaparkan saat ini ada 887 bus yang melayani jamaah haji Indonesia pindah dari Madinah menuju Mekah. Porsi terbesar dimiliki Abu Sarhad sebanyak 591 bus (66,63 persen). Sedangkan sisanya adalah Hafil sebanyak 215 bus (24,24 persen), Andalus sebanyak 38 bus (4,28 persen), Ummul Quro sebanyak 30 bus (3,38 persen), dan Al Jazirah sebanyak 13 persen (1,47 persen).
Menurut Yudi, kondisi bus antarkota yang membawa jamaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah kalah dibandingkan tahun lalu. Hal ini, kata Yudi, disebabkan karena tahun ini Kementerian Agama tidak melibatkan ahli transportasi dari Indonesia. Dengan tidak dilibatkannya Kementerian Perhubungan dalam menangani transportasi di Mekah dan Madinah, ungkap Yudi, tidak ada pengecekan kelaikan kendaraan oleh pihak Indonesia.
“Dari sisi managerial, penyediaan bus untuk mengangkut jemaah tahun ini tidak melibatkan ahli transportasi dari Indonesia. Padahal, tahun sebelumnya dilakukan. Tidak heran jika kondisi angkutan jamaah tahun ini lebih buruk karena kita hanya menerima saja yang disodorkan pihak Arab Saudi," ungkap Yudi. Hasil pertemuan DPR RI dengan atase perhubungan di Mekah, masih kata Yudi, juga diperoleh keterangan bahwa tidak ada MoU antara Kemenag dengan Kemenhub sehingga hal ini terjadi.
Menurut Yudi, seharusnya dengan jumlah jamaah haji yang mencapai 168.800 orang, persoalan transportasi jamaah di Mekah dan Madinah juga menjadi prioritas Kemenag, sama halnya dengan penyediaan penginapan dan catering.
Sementara itu, disisi lain, Yudi juga menyesalkan pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim yang menyatakan bahwa pelayanan angkutan di Mekah dan Madinah Buruk karena penurunan BPIH 2015.
“Salah besar jika kualitas bus turun karena penurunan BPIH karena kesepakatan DPR dan Kemenag BPIH tidak menurunkan kualitas pelayanan jamaah. Seharusnya dengan jumlah jamaah yang besar, kita punya bargaining position yang lebih baik,” kata Yudi.
Dalam pertemuan antara 13 anggota DPR RI pemantau persiapan pelayanan haji dan tim PPIH Daker Makkah, diketahui belasan bus pengangkut jamaah haji di Mekah dan Madinah yang mogok. Tak hanya mogok, lanjut Yudi, beberapa bus juga mengalami sejumlah permasalahan seperti AC mati hingga mesin terbakar.
Lebih lanjut Yudi memaparkan saat ini ada 887 bus yang melayani jamaah haji Indonesia pindah dari Madinah menuju Mekah. Porsi terbesar dimiliki Abu Sarhad sebanyak 591 bus (66,63 persen). Sedangkan sisanya adalah Hafil sebanyak 215 bus (24,24 persen), Andalus sebanyak 38 bus (4,28 persen), Ummul Quro sebanyak 30 bus (3,38 persen), dan Al Jazirah sebanyak 13 persen (1,47 persen).
Menurut Yudi, kondisi bus antarkota yang membawa jamaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah kalah dibandingkan tahun lalu. Hal ini, kata Yudi, disebabkan karena tahun ini Kementerian Agama tidak melibatkan ahli transportasi dari Indonesia. Dengan tidak dilibatkannya Kementerian Perhubungan dalam menangani transportasi di Mekah dan Madinah, ungkap Yudi, tidak ada pengecekan kelaikan kendaraan oleh pihak Indonesia.
“Dari sisi managerial, penyediaan bus untuk mengangkut jemaah tahun ini tidak melibatkan ahli transportasi dari Indonesia. Padahal, tahun sebelumnya dilakukan. Tidak heran jika kondisi angkutan jamaah tahun ini lebih buruk karena kita hanya menerima saja yang disodorkan pihak Arab Saudi," ungkap Yudi. Hasil pertemuan DPR RI dengan atase perhubungan di Mekah, masih kata Yudi, juga diperoleh keterangan bahwa tidak ada MoU antara Kemenag dengan Kemenhub sehingga hal ini terjadi.
Menurut Yudi, seharusnya dengan jumlah jamaah haji yang mencapai 168.800 orang, persoalan transportasi jamaah di Mekah dan Madinah juga menjadi prioritas Kemenag, sama halnya dengan penyediaan penginapan dan catering.
Sementara itu, disisi lain, Yudi juga menyesalkan pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim yang menyatakan bahwa pelayanan angkutan di Mekah dan Madinah Buruk karena penurunan BPIH 2015.
“Salah besar jika kualitas bus turun karena penurunan BPIH karena kesepakatan DPR dan Kemenag BPIH tidak menurunkan kualitas pelayanan jamaah. Seharusnya dengan jumlah jamaah yang besar, kita punya bargaining position yang lebih baik,” kata Yudi.
