Komisi VIII Apesiasi Program Pendataan Kemiskinan

Suara.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengapresiasi program berbasis website buatan Pemerintah Kota Tarakan, yakni Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan dalam memverifikasi dan validasi pendataan masyarakat miskin di daerahnya.

“Kami menghargai program SIMANIS itu, yang penting ada dua indikator validasi data yang menjadi acuannya. Pertama harus mengikuti peraturan pendataan yang berlaku secara nasional dan kedua, data tersebut bisa dikembangkan menjadi indikator kemiskinan lokal,” kata Sodik saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR dengan pemkot setempat di kantor Dinsos Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (23/5/2016).

Ia menambahkan mengenai pendataan kemiskinan sudah menjadi masalah nasional. Selama ini, masih belum sinkronnya data Kementerian Sosial dengan data BPS, kemudian yang lebih menghebohkan lagi adanya komplain langsung dari masyarakat , mereka menemukan di lapangan adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, kata Sodik, karena masalah pendataan kemiskinan disadari juga oleh Kementerian Sosial, maka tahun 2015 DPR telah menyetujui anggaran kurang lebih Rp450 miliar sampai Rp600 miliar untuk mengupdate data kemiskinan melalui program verifikasi dan validasi dengan jangka waktu tiga tahun.

“Nanti kita lihat hasil update pendataan kemiskinan dari kemensos, poin yang paling penting adanya kesadaran mengenai validasi data tersebut,” kata politisi Fraksi Gerindra.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi VIII Wenny Haryanto program SIMANIS berbasis web sesuai namanya, manis, lebih tepat sasaran dan ekonomis. Namun, sayangnya provider internet di Kota Tarakan koneksinya kurang bagus.

Sementara itu, Sekda Walkot Khairul mengatakan program SIMANIS lebih pada melakukan verifikasi data karena data dari pusat seringkali tidak tepat sasaran. Menurutnya, orang miskin mestinya mendapat bantuan sepenuhnya, tidak secara parsial.

“Kita saat ini sedang mencoba memberikan bantuan secara keseluruhan kepada orang miskin, seharusnya tidak ada orang miskin yang hanya mendapat fasilitas kesehatan,atau cuma bantuan beras raskin saja. Orang miskin ini harus dibantu penuh oleh pemerintah karena menjadi tanggung jawab kita bersama,” kata dia.

Selain itu, program SIMANIS dibuat karena banyak orang miskin yang datang ke pemkot tidak punya kerjaan, terlantar, mau tidak mau pemkot bantu.

"Untuk itu, supaya punya legalitas hukum, maka kami membentuk tim yang disahkan oleh pemkot," katanya.