Anggota DPR Dorong Pelibatan Masyarakat Kelola Hutan Adat
Rapat paripurna DPR [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
KLHK diingatkan untuk selalu mengawasi hutan adat.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk bersinergi dengan masyarakat dalam mengelola hutan adat. Demikian disampaikan Akmal dalam raker Komisi IV DPR dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membahas evaluasi APBN 2016 dan RKP-K/L serta RKP-K/L 2017.
"Saya rasa perlu juga diperhatikan dan disinergikan dengan masyarakat tentang hutan adat," kata Akmal.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II ini mengingatkan KLHK untuk selalu mengawasi hutan adat.
"Lahan tak hanya wewenang KLHK, tapi juga di pemda. Saya harap KLHK bisa mengawasi dengan baik," kata Akmal.
Akmal menilai dengan anggaran yang ada, fungsi penegakan hukum KLHK bisa tetap berjalan.
"Kami menerima dan memahami RAPBNP 2016. Untuk APBN 2017, pagu indikatif Rp7,5 triliun sudah luar biasa," kata Akmal.
Selain itu, Akmal juga mendorong KLHK untuk bekerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya.
"Penegakan hukum KLHK pun dapat bekerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya agar lebih maksimal," kata Akmal.
