Anggota DPR: Revisi APBNP 2016 Tidak Kredibel
Heri menyontohkan realisasi anggaran di Kementerain Keuangan hanya sebesar 83,95 persen.
Suara.com - Revisi atas APBN Perubahan 2016 dinilai tidak kredibel. Beberapa pos anggaran dipangkas. Ini bukti bahwa postur APBN Perubahan 2016 tidak well-disigned sehingga kredibilitasnya dipertanyakan. Pemerintah sudah diingatkan agar berhati-hati menetapkan asumsi, komposisi pengeluaran, dan belanja dalam APBN Perubahan.
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menegaskan hal tersebut, Jumat (5/8/2017).
“Kita tidak bisa berharap banyak pada kebijakan pemangkasan belanja kementerian atau lembaga, sebab itu tidak terlalu efektif. Kalau kita baca realisasi anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2015, seluruhnya di bawah pagu yang telah ditetapkan. Artinya, mayoritas kementerian/lembaga tidak optimal dalam melaksanakan anggaran belanjanya untuk tahun anggaran 2015,” katanya.
Heri menyontohkan realisasi anggaran di Kementerain Keuangan hanya sebesar 83,95 persen dari anggaran belanja sebesar Rp33,7 triliun. Ada sisa anggaran sebesar Rp5,4 triliun yang tidak terlaksana. Sementara realisasi belanja Kemenkeu 83,95 persen justru mendapat pagu anggaran belanja Rp39,4 triliun atau naik Rp5,7 triliun dari tahun anggaran 2015. Per 7 Juni 2016 lalu, kata Heri, anggaran itu baru terlaksana 30,96 persen.
Sebelumnya, sejak Sri Mulyani menduduki kursi Menteri Keuangan, postur APBN Perubahan 2016 dipangkas Rp133 triliun yang terdiri dari pemangkasan belanja kementerian/lembaga Rp65 triliun dan transfer daerah Rp68,8 triliun. Sementara pada sisi penerimaan, diperkirakan akan terjadi pengurangan penerimaan pajak sebesar Rp219 triliun. Ditambahkan Anggota Fraksi Gerindra DPR ini, skema penyusunan anggaran hampir sama di semua kementerian atau lembaga.
“Buktinya dari pagu sebesar Rp795,5 triliun untuk belanja kementerian/lembaga, hanya terealisasi sebesar Rp725,6 triliun. Artinya, selama ini penyusunan anggaran hanya ‘asal jadi’. Bahkan, terkesan hanya ‘copy-paste’. Pola penyusunan anggaran seperti itu tentu akan menghasilkan postur APBN yang tidak kredibel, karena hanya didasarkan pada angka-angka perencanaan, bukan berbasis pada realisasi,” kata Heri.
Mestinya, kata Heri, penurunan belanja kementerian/lembaga tidak terjadi secara merata. Bahkan, ada kementerian/lembaga atau daerah yang dinaikkan, sesuai prioritas arahan UU dan kewajiban kontrak tahun jamak. Sementara tentang pemangkasan transfer daerah, pemerintah hendaknya berhati-hati, karena bisa berimbas pada terbengkalainya sejumlah program daerah yang sudah direncanakan sebelumnya.
Heri berharap revisi kali ini mestinya jadi momentum untuk menghadirkan postur APBN yang kredibel dan dapat dipercaya. Menurut Heri, sebaiknya penyusunan rencana kegiatan program harus melalui pendekatan perencanaan yang holistik, fokus, terpadu, terintegrasi, dan spesial (lokasi yang jelas). Selain itu penyusunan juga harus kreatif menggenjot sumber-sumber penerimaan baru di luar pajak.
Catatan kritis Heri lainnya, proses perencanaan yang integratif hendaknya menekankan pada money follow program yang realistis, bukan sebatas khayalan. Dan money follow program sebaiknya diimplementasikan untuk mengamankan alokasi anggaran pada prioritas relokasi dari program kegiatan yang telah cukup mendapat penekanan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga terjadi kesinambungan dan efisiensi program non prioritas.
Sinergi Kemenkeu dan Bappenas, sambung politisi dapil Jabar IV ini, dalam menghadirkan proses perencanaan harus sesuai dengan apresiasi masyarakat lewat proses Musrenbang yang kredibel sesuai asas-asas perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
