Anggota DPR: Ekspor Konsentrat Freeport Langgar UU Minerba
Anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo [DPR]
"Sepanjang niat kita baik, pasti ada jalan keluar dari benang kusut Freeport ini," kata Tompo.
PT. Freeport Indonesia mendapat izin perpanjangan ekspor konsentrat hingga 11 Januari 2017. Menurut anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo ini jelas bertentangan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Menurut dia ironis karena izin perpanjangan tersebut dikeluarkan saat Arcandra Tahar menjabat Menteri ESDM di periode yang sangat singkat.
Tompo menegaskan hal itu pelanggaran atas UU Minerba Pasal 170. Dalam UU tersebut diatur, perusahaan pemegang kontrak karya yang telah berproduksi wajib melakukan pemurnian di dalam negeri paling lambat lima tahun setelah UU tersebut diberlakukan. Itu berarti jatuh pada tahun 2014. Saat ini sudah dilarang mengekspor produk mentah atau konsentrat.
Dasar izin yang dikeluarkan pemerintah adalah PP Nomor 1 Tahun 2014 dan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2014. Kedua aturan tersebut jelas bertentangan dengan UU Minerba. Bahkan, dalam praktiknya, pemerintah sendiri telah melanggar Permen tersebut yang tertuang dalam Pasal 13 bahwa perpanjangan izin ekspor diberikan bila pembangunan smelter sudah mencapai 60 persen.
“Saya mendukung agar pemerintah kembali membuat kajian konprehensif atas peraturan perundang-undangan yang ada, terkait dengan izin ekspor konsentrat tersebut. Jika hasil kajian menunjukkan ada pelanggaran, saya kira tidak masalah Menteri ESDM definitif nantinya meninjau ulang kebijakan menteri sebelumnya. Lebih tepat lagi bila Pak Luhut merekomendasikan kepada Presiden,” kata anggota Fraksi Hanura.
Ditambahkan Tompo rekomendasi dari Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Panjaitan, lebih ideal agar Presiden mendapat pemahaman yang utuh soal kontroversi izin perpanjangan ekspor konsentrat.
“Sepanjang niat kita baik, pasti ada jalan keluar dari benang kusut Freeport ini,” kata Tompo.
