DPR dan Pemerintah Berkomitmen Perbaiki Pelaksanaan Haji 2017
Hal lain yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan haji yaitu terkait pemondokan para jamaah.
DPR dan pemerintah telah sepakat akan mengupayakan penambahan kuota jamaah haji Indonesia untuk tahun 2017. Selain itu, beberapa hal juga akan dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan haji tahun selanjutnya.
"DPR dalam hal ini akan melakukan diplomasi parlemen. Saya sebagai ketua tim pengawasan kemarin akan mengagendakan pada bulan Desember kemungkinan melakukan muhibah dalam rangka membantu penyelenggaraan haji tahun depan bisa lebih baik lagi," kata Ketua DPR Ade Komarudin di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2016).
Menurut Ade hal lain yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan haji yaitu terkait pemondokan para jamaah.
"Tenda di Arafah yang kurang baik, kurang layak. Sesuai kesepakatan akan mengundang beberapa perbankan yang ditempati oleh dana haji sejumlah 84 Triliu. CSRnya akan diberikan untuk perbaikan dari tenda tersebut," ujar Ade.
"Kemudian pemondokan secara umum, meskipun lebih baik tetapi akan melakukan langkah-langkah di masa yang akan datang," Ade menambahkan.
Selain itu, pencegahan penggunaan jalur ilegal juga akan dilakukan. Salah satunya dengan cara sosialisasi jumlah kuota kepada masyarakat.
"Soal keterbatasan kuota kemarin, Kemenag dengan TNI, Polri akan mensosialisasikan ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau TNI melalui babinsa, Polri oleh babinkamnas akan melakukan sosialisasi agar tidak terulang persoalan-persoalan keterbatasan kuota sehingga melalui jalan pintas," tutur Ade.
Persoalan berikutnya yang akan diperbaiki yaitu terkait dengan pelayaan kesehatan bagi para jamaah haji.
"Akan ditambah tenaga kesehatannya, dokternya, perhubungan akan ditambah. dan keamanan bagi jamaah, TNI dan Polri akan ditambah, kemarin 70 akan ditambah lagi, itu kesepakatan tadi kami dan pemerintah," kata Ade.
Beberapa catatan di atas telah disepakati dalam rapat konsultasi yang dihadiri oleh Ketua DPR Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, pimpinan Komisi I, V, VIII, dan IX, serta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Dirjen Haji dan Umroh Kemenag, Wakil Menteri Luar Negeri, Sekjen Departemen Kesehatan, Kepala Staf Umum TNI, dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, di ruang rapat pimpinan DPR, gedung Nusantara III lantai 3, Senayan.
