DPR Ingin Presiden Jangan Hanya Imbau Menteri Netral
Pilkada serentak akan diselenggarakan di 101 daerah, mulai dari tingkat kabupaten, kota sampai provinsi.
Suara.com - Menjelang pilkada serentak tanggal 15 Februari 2017, Presiden Joko Widodo mengimbau jajaran Kabinet Kerja bersikap netral. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Taufik Kurniawan berharap Kepala Negara jangan hanya mengimbau secara lisan, melainkan mengeluarkan peraturan agar dipatuhi.
"Saya mengharapkan pemerintah melegalkan larangan tersebut, seperti dengan mengeluarkan keppres atau perpres yang isinya melarang seluruh menteri dan pejabat lembaga negara, termasuk non pemerintah untuk kampanye pilkada 2017. Serta sangsi bagi yang melanggar peraturan tersebut," " kata Taufik kepada Suara.com, Jumat (7/10/2016).
Dengan adanya aturan tertulis, kata Taufik, para menteri dan kepala lembaga negara tidak main-main.
"Dengan adanya perpres atau keppres ini, kita harapkan tidak ada lagi alasan bagi menteri, pejabat, pimpinan, petinggi lembaga negara termasuk non pemerintah yang tentunya memiliki pengaruh dan instrumen kelembagaan karena jabatannya tersebut, untuk berani ikut kampanye pilkada," ujar Taufik.
Pilkada serentak akan diselenggarakan di 101 daerah, mulai dari tingkat kabupaten, kota sampai provinsi.
