BURT DPR Menilai, Kawasan Parlemen Perlu Penataan yang Benar

Suara.com - Parlemen merupakan simbol sebuah negara, sehingga kawasan parlemen perlu ditata dengan benar dari segi penataan parlemen dan manajemen parlemen. Menurut anggota BURT DPR RI, Muslim, penataan parlemen merupakan kepentingan bersama dan bukan kepentingan pribadi, kepentingan semuanya, termasuk juga kepentingan pemerintah.

“Parlemen merupakan sebuah simbol. Kami minta dukungan dari semua stakeholder, khususnya pihak kampus dan tokoh-tokoh yang seharusnya melihat secara objektif,” tutur Muslim, di sela-sela FGD BUR di Universitas Sumatera Utara, Rabu (22/3/2018)

Politisi Demokrat tersebut menyatakan, kondisi gedung parlemen melebihi kapasitas awal pembangunan. Luas ruangan satu orang DPR sekitar 30 meter persegi.

Ruangan tersebut harus dibagi dengan ruang staf yang setiap anggota memiliki tujuh orang yang dipisahkan dengan sekat.

“Kapasitas awal gedung ini ketika dibangun hanya untuk 800 orang, dan jumlah sekarang sudah melebihi kapasitas awal. Sekarang di Gedung Nusantara 1 mencapai lebih dari 4000 orang ,” tutur anggota dewan dapil Aceh tersebut.

Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua BURT, Hasrul Azwar. Menurutnya, untuk menuju visi parlemen modern, DPR harus memiliki manajemen perkantoran yang kuat.

“Silakan rakyat datang ke DPR, tapi kami memiliki aturan. Kami menginginkan sebuah tempat yang kita namakan 'Alun-alun Demokrasi'. Silakan rakyat datang untuk menyampaikan aspirasinya dan jangan sampai mengganggu lalu lintas ketika berkumpul di situ untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR,” tutur Hasrul Azwar.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua BURT, Anthon Sihombing mengkritisi LSM yang mengatasnamakan rakyat sehingga menghambat pembangunan gedung baru DPR.

“Sebagai salah satu contoh, ruangan anggota DPR dengan ruangan Kepala Camat di Sumut masih lebih bagus ruangan Camat. Ruangannya luas dan ada toilet di dalam. Berbeda dengan kami yang harus antre ketika menggunakan toilet,” tutur Anthon.

Ia juga menyinggung pembangunan Alun-alun Demokrasi yang belum terlaksana.