Komisi IV: Stok Beras Surplus, Tak Perlu Impor
Anehnya, pemerintah tetap impor beras.
Suara.com - Petani di beberapa daerah sedang panen raya, salah satunya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Hasil panen petani rata-rata mengalami kenaikan sekitar 10 persen.
Tahun lalu, petani menghasilkan 5,5 ton per ha, dan tahun ini menjadi 6,1 ton per ha. Anehnya, dengan kenaikan ini, pemerintah justru mengimpor beras.
Menanggapi kebijakan ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi mempertanyakan langkah pemerintah. Dia mengkritisi pemerintah yang kembali impor 500 ribu ton beras, padahal, menurutnya, selama ini Kementerian Pertanian menyampaikan stok beras surplus.
“Komoditas beras premium dan jagung diklaim telah diekspor. Jika beras surplus, mengapa pemerintah impor beras 500 ribu ton lagi?” kata Viva, dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Jakarta, Jumat (18/5/2018).
Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, pemerintah akan kembali membuka keran impor beras 500 ribu ton. Dengan begitu, total impor beras tahun ini mencapai satu juta ton. Impor beras pertama telah dilakukan pada Januari 2018.
Viva pun mempertanyakan alasan pemerintah mengimpor 500 ribu ton beras lagi, karena menurutnya keputusan ini tak sinkron dengan pengakuan Kementan yang menyatakan beras surplus.
Kejanggalan lain, cadangan beras pemerintah (CBP) minus 27 ribu ton. Padahal pemerintah mengklaim stok beras surplus.
Menurut politisi PAN tersebut, impor beras oleh pemerintah di tengah panen raya saat ini, mengakibatkan harga gabah petani turun. Untuk gabah kering giling (GKG), harganya kini Rp 4.400 per kg. Saat awal panen, harga GKG masih Rp 4.800 per kg.
