Jelang Pilkada, Komisi II Minta Kemendagri Selesaikan KTP-el

Suara.com - Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali, mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri atas upaya yang dilakukan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Namun ia minta Kemendagri untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang masih menjadi catatan Komisi II, khususnya KTP-el.

“Masalahan pendataan dan perekaman KTP-el, kami minta Kemendagri terus mengejar bola untuk perekaman KTP-el pemilih yang belum, agar dapat terakomodir hak pilihnya,” katanya saat memimpin rapat kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, perekaman KTP-el harus dilakukan semaksimal mungkin, agar pada akhir Desember 2018,  pendetaan mendekati 100 persen.

“Berdasarkan data Dirjen Dukcapil, masih ada 161.24 ribu warga yang melakukan perekaman. Kita harap pemerintah terus berupaya menyelesaikan permasalahan ini, karena faktor penentu keberhasilan pemilu adalah pemilih,” jelasnya.

Sebelumnya, Tjahjo memberikan gambaran umum mengenai persiapan yang telah dilakukan menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, mulai dari anggaran, personel pengamanan, konstelasi, daerah yang diprediksi rawan konflik, fase hoaks, dukungan penyelenggara dengan pembentukan desk pilkada di tingkat provinsi, sengketa penyelenggara , netralitas ASN, hingga tentang kerja sama antar stakeholder.

“Kami yakin, target partisipasi tahun 2018 meningkat hingga 78 persen dari sebelumnya, yaitu 74 persen pada 2015. Anggaran pilkada totalnya mencapai Rp 19,114 triliun dan sudah terealisasi Rp 14,317 triliun. Personel pengamanan terselenggaranya pemilu, polisi 184.013 personel, TNI 99.599 personel dan Linmas 823.738 personel, sehingga totalnya 1.107.310 personel,” jelasnya.

Sementara mengenai masalah KTP-el, pihaknya optimistis 90 persen dapat segera selesai. Prinsip permasalahan KTP-el, sebagaimana amanat UU, memang merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara.

“Kami terus berupaya dengan keterbatasan mesin dan SDM. Kami juga minta masyarakat yang belum melakukan perekaman untuk pro aktif,” tutupnya.