DPR Sesalkan LRT Palembang Tak Terkoneksi Angkutan Massal
Fasilitas ini menelan biaya Rp 10,9 triliun.
Suara.com - Light rail transit (LRT) di Palembang dikritik sebagai angkutan umum untuk orang kaya. LRT ini hanya terkoneksi ke bandara setempat, tidak terkoneksi dengan angkutan publik massal.
Demikian disampaikan anggota Komisi V DPR, Bambang Haryo Soekartono, saat ditemui di ruang kerjanya , Jakarta, Kamis (28/6/2018). Proyek LRT, yang rencananya akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 15 Juli mendatang telah menelan biaya Rp 10,9 triliun.
Bahkan anggarannya ditambah lagi Rp 126 miliar untuk kebutuhan selama enam bulan ke depan.
“Ini kebijakan yang salah dari pemerintah. LRT bukan angkutan transportasi bagi rakyat kecil, karena tidak terkoneksi dengan angkutan massal lainnya seperti terminal, pelabuhan, dan stasiun. Ini sebenarnya angkutan untuk orang kaya. Itu sama saja memberi subsidi bagi golongan masyarakat kaya dan tentu saja tidak tepat sasaran. Mestinya subsidi hanya untuk orang miskin,” kritik Bambang.
Untuk mengoperasikan LRT, dibutuhkan energi listrik yang besar. Sembilan gardu dioperasikan untuk menyuplai kebutuhan 4,3 juta volt ampere.
Per jam membutuhkan sekitar Rp 80 juta atau Rp 1,6 miliar per hari, dengan generator solar bersubsidi. Menurut anggota F-Gerindra ini, proyek yang dibiayai APBN sebesar Rp 10,9 triliun itu, bila dikonversi untuk pengadaan rangkaian kereta, bisa membeli 1200 gerbong penumpang dan 3600 gerbong barang.
Bila rangkaian kereta sebanyak itu, lanjut Bambang, disebarkan ke seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan transportasi massal, betapa hebatnya Indonesia. Pertumbuhan ekonomi juga akan ikut tumbuh hebat.
Apalagi bila anggaran sebesar itu dimanfaatkan untuk pengadaan bus dan truk pengangkut penumpang maupun barang, bisa semakin banyak unit yang dibeli dan sebarkan ke seluruh pelosok daerah di Indonesia.
“Proyek nasional LRT tersebut hanya memboroskan anggaran,” tutup Bambang.
