Fadli Zon Serap Keluhan dan Aspirasi Para Ibu Pengajian dari Bogor
UN dinilai tidak memberikan manfaat yang lebih pada peserta didik.
Suara.com - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menerima kunjungan masyarakat Kabupaten Bogor yang tergabung dalam ibu-ibu pengajian Raudhotul Jannah Villa Nusa Indah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Fadli menyatakan, kebanyakan dari mereka merupakan pengalaman pertama bisa berkunjung ke rumah rakyat ini.
Selain sebagai sebuah sarana edukasi, kebanyakan dari mereka juga mengadukan berbagai permasalahan atau aspirasi yang mereka hadapi.
Aspirasi tersebut diantaranya berupa keluhan dari para ibu terkait Ujian Nasional (UN) yang harus dijalani oleh putra-putri mereka. Tidak sedikit siswa yang merasa terbebani oleh adanya UN hingga stress, bahkan sakit.
"Hal tersebut tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para ibu, ketika anaknya sudah akan memasuki masa UN,” kata Fadli, usai menerima kunjungan, di Gedung Nusantara II DPR, Senayan Jakarta, Senin (25/3/2019).
Baca Juga: DPR Kecewa Sikap Uni Eropa Terkait Diskriminasi Kelapa Sawit
Fadli menilai, UN tidak memberikan manfaat yang lebih pada peserta didik. Pasalnya, terkadang apa yang dipelajari malah tidak keluar dalam UN tersebut.
Selain itu, Fadli juga menilai UN tidak memberikan gambaran yang utuh tentang standardisasi sebuah sistem pendidikan.Pihaknya telah meminta pemerintah meninjau ulang penyelenggaraan UN pada peserta didik.
Aspirasi lain yang diterima politisi Fraksi Partai Gerindra ini adalah masih adanya masyarakat Bogor yang belum memiliki KTP-Elektronik (KTP-el). Padahal mereka secara resmi telah mendaftar, bahkan mengurus hingga bertahun-tahun.
“Penduduk asli yang secara resmi mengurus belum juga dapat KTP-el hingga bertahun-tahun. Ironisnya, ada WNA (Warga Negara Asing) yang dengan mudah malah bisa mendapatkan KTP-el tersebut,” papar Fadli.
Pimpinan DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu berharap agar masalah KTP-el ini dapat segera diperbaiki, termasuk di dalamnya pendataan dalam administrasi kependudukan (adminduk).
Baca Juga: Ketua DPR : Kami Segera Revisi Undang-undang Pendidikan Kedokteran
