DPR : Pemerintah harus Menindaklanjuti Rekomendasi BPK
Pengelolaan keuangan adalah kunci utama dalam menghadirkan pemerintahan yang bersih.
Suara.com - Anggota Komisi V DPR, Bambang Haryo Soekartono menyoroti minimnya rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. Tak heran jika beberapa kementerian dan lembaga berkali-kali memiliki predikat disclaimer dalam pengelolaan keuangannya, seperti Kemenpora, KemenKKP hingga TVRI.
Politisi Gerindra ini menuturkan, rekomendasi ini sangat penting untuk ditindaklanjuti demi perbaikan pengelolaan keuangan. Ia menyatakan mengamati, rekomendasi tersebut hanya dibiarkan begitu saja tanpa tindak lanjut.
“Rekomendasi BPK ini sangat penting untuk ditindaklanjuti, karena kami melihat, tidak ada tindak lanjut dari pemerintah tentang laporan BPK, dimana setiap tahun selalu ada kementerian dan lembaga yang mengalami laporan yang sangat buruk, yakni disclaimer, misalnya TVRI, KKP, Kemenpora dan lain-lain,” ujarnya, saat interupsi sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, (28/5/2019).
Presiden Jokowi, menurut Bambang, seharusnya bisa mengambil sikap atas laporan disclaimer yang dipredikatkan BPK. Pengelolaan keuangan adalah kunci utama dalam menghadirkan pemerintahan yang bersih.
Baca Juga: Bambang Soesatyo Serahkan Ribuan Paket Sembako di bagi Karyawan DPR
“Menurut kami, laporan BPK seakan-akan hanya dijadikan semacam formalitas saja, tapi tidak ada tindak lanjut yang seharusnya presiden bisa menindaklanjuti ini dengan cara mengganti menterinya,” ungkap Bambang.
Politisi asal Jawa Timur ini berharap, pemerintah bisa mengambil sikap atas laporan disclaimer atas laporan keuangan kementerian dan lembaga. Ini penting untuk menghasilkan pemerintahan yang bersih dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah.
