Presiden Jokowi Dukung DPR Lakukan Konsolidasi Kelembagaan

Suara.com - Presiden RI, Joko Widodo, mendukung penuh upaya DPR RI untuk terus melakukan konsolidasi kelembagaan, meningkatkan kualitas produk perundang-undangan dan menjalankan check and balances dalam satu visi besar yang sama. Menurut Presiden, hal tersebut penting dilakukan mengingat demokrasi membutuhkan lembaga perwakilan rakyat yang berwibawa, kredibel, dan modern.

“Oleh karena itu, upaya DPR untuk melakukan konsolidasi kelembagaan harus didukung. Upaya DPR untuk meningkatkan kualitas produk perundang-undangan harus didukung. Upaya DPR untuk menjalankan check and balances dalam satu visi besar yang sama juga harus didukung,” ujar Jokowi, saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2019, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Pada kesempatan yang sama, Jokowi mengapresiasi setinggi-tingginya semangat DPR dalam upayanya untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam berbagai tugas dan fungsi.

Terutama dalam menjalankan fungsi anggaran, sambung Presiden Jokowi, DPR telah menyetujui Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2018. DPR juga telah menyetujui alokasi Dana Desa sebesar Rp 70 triliun di tahun 2019 yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Baca Juga: Polisi Intimidasi Wartawan saat Motret Penangkapan Buruh di Dekat DPR

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya semangat DPR untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah. Dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR telah menyetujui UU Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2018. DPR juga telah menyetujui alokasi Dana Desa sebesar Rp 70 triliun di tahun 2019, yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” tutur Presiden Jokowi.

Selain itu, pada fungsi legislasi, Presiden Jokowi menambahkan bahwa sepanjang Agustus 2018 hingga Juli 2019, DPR bersama pemerintah telah berhasil menyelesaikan pembahasan 15 Rancangan Undang-Undang (RUU). RUU tersebut diantaranya,  RUU APBN, RUU di bidang perjanjian kerja sama internasional, bidang penyelenggaraan haji, bidang kesehatan, akselerasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta beberapa RUU lain untuk menyikapi dinamika pembangunan yang bergerak cepat.

Di luar capaian dalam bidang legislasi tersebut, Presiden Jokowi juga  mengharapkan DPR untuk terus mendukung upaya pemerintah mereformasi perundang-undangan. Presiden Jokowi menjelaskan, Undang-Undang yang bertabrakan satu dengan yang lain harus diselaraskan dan Undang-Undang yang menyulitkan rakyat harus dibongkar, serta UU yang menghambat lompatan kemajuan harus segera diubah.

“Dukungan DPR pada upaya pemerintah untuk mereformasi perundang-undangan tetap diharapkan. Undang-Undang yang bertabrakan satu dengan yang lain harus kita selaraskan. Undang-Undang yang menyulitkan rakyat harus kita bongkar. Undang-Undang yang menghambat lompatan kemajuan harus kita ubah,” tegasnya.

Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2019 ini dipimpin Ketua MPR, Zulkifli Hasan dengan didampingi para Wakil Ketua MPR dan seluruh anggota MPR, Ketua DPR, Bambang Soesatyo didampingi Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR, Utut Adianto, Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, dan Ketua DPD, Oesman Sapta Odang, dan para Wakil Ketua DPD.

Baca Juga: Akhirnya, Jokowi Ungkap Lokasi Ibu Kota Negara Baru di Sidang MPR/DPR/DPR

Turut hadir para Menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Mantan Wakil Presiden RI, Try Sutrisno dan Hamzah Haz, serta segenap tokoh nasional, yaitu Istri Presiden ke-4 Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Sandiaga Uno dan Wakil Presiden Terpilih Masa Bakti 2019 - 2024, Kyai Haji Ma’ruf Amin, dan para duta besar negara sahabat.