Wakil Ketua DPR : Pemindahan Ibu Kota Perlu Libatkan Berbagai Pihak
Pada prosesnya, pemindahan ibu kota butuh kajian yang detail dan mendalam.
Suara.com - Presiden Joko Widodo, dalam pidato kenegaraan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-74 menyampaikan, bahwa ia akan melakukan pemindahan ibu kota Indonesia ke Pulau Kalimantan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menegaskan, pada prosesnya pemindahan ibu kota butuh kajian yang detail dan mendalam serta melibatkan berbagai pihak.
“Menurut saya, kajian terhadap pemindahan ibu kota harus mendalam, harus detail, harus melibatkan ahli-ahli, akademisi, intelektual dari perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat,” ujarnya, usai mengikuti Sidang Bersama DPD RI - DPR Ri yang turut dihadiri Presiden Jokowi, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Fadli menjelaskan, pemindahan ibu kota bukanlah gagasan baru. Pada masa pemerintahannya, Presiden Soekarno pernah manggagas pemindahan ibu kota ke Kalimantan Tengah.
Kemudian berikutnya, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pemindahan ibu kota direncanakan ke daerah Jonggol atau daerah Bogor Timur, dan saat itu lahannya pun juga sudah disiapkan.
Baca Juga: Ini Tiga Kandidat Kuat Dari Gerindra untuk Isi Pimpinan Kursi DPR RI
Politisi Partai Gerindra ini mencontohkan pemindahan Ibu Kota Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, dimana jarak kedua kota tersebut hanya 25 kilometer.
“Kalau kita lihat, Malaysia memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, tidak jauh. Mereka bangun Putrajaya yang gampang diakses dari Kuala Lumpur,” urai Fadli.
Pimpinan DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu menyatakan, Jakarta menjadi pusat bisnis, kemudian daerah calon ibu kota menjadi pusat pemerintahan, namun jaraknya terjangkau. Bayangkan kalau misalnya antara pusat pemerintahan dan pusat bisnis yang berjauhan, pasti mempunyai dampak yang besar.
“Menurut saya ini harus dipikirkan. Apakah pemindahan ini sudah menjadi prioritas, sementara masyarakat kita masih banyak yang kesulitan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan pembiayaan anggaran kita juga masih lemah, masih ditopang oleh utang. Jadi menurut saya, perlu dikaji ulang,” tegasnya.
Penting bagi pemerintah untuk mengkaji mobilisasi pemindahan itu dari sisi logistik, anggaran, infrastruktur dan sebagainya perusahaan harus ada kajian yang dalam di manapun, walaupun maksudnya baik demi pemerataan.
Baca Juga: Ketua DPR : Indonesia harus Terus Bangun Sumber Daya Manusia Unggul
“Ini dampaknya akan besar, dan tidak hanya bisa sekedar dilontarkan tanpa adanya perencanaan yang matang,” pungkasnya.
