Pemerintah Diminta Segera Bentuk Badan Pangan Nasional
Pasalnya wacana ini sudah berlangsung lama namun tidak ada perkembangan yang berarti.
Suara.com - Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera membentuk Badan Pangan Nasional guna menjaga stabilitas pangan Indonesia. Menindaklanjuti itu, maka nantinya Komisi IV DPR RI akan melakukan rapat gabungan dengan sejumlah kementerian terkait guna mendorong pembentukan badan pangan tersebut.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPR RI Sudin usai memimpin RDP Komisi IV DPR RI dengan Dirut Bulog Budi Waseso di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa. (5/11/2019). Sudin menuturkan bahwa pembentukan Badan Pangan Nasional ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sehingga implementasinya perlu ditindaklanjuti secara lebih nyata.
“Untuk itu nantinya Komisi IV akan melakukan rapat kerja gabungan dengan Kementerian Pertanian, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog untuk membahas pembentukan Badan Pangan Nasional sebagaimana amanat UU Nomor 18 Tahun 2012,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.
Dalam kesimpulan yang dibacakan Sudin, Komisi IV DPR RI juga meminta Pemerintah untuk melakukan evaluasi Inpres Nomor 5 tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan beras dan penyaluran beras oleh pemerintah dan melakukan penyesuaian harga pembelian beras pemerintah berdasarkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan biaya-biaya yang berlaku saat ini.
Baca Juga: Eks Pimpinan KPK Semprot Tito di DPR: Lain Kali Rapat Jangan Telat!
Adapun Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo sebelumnya juga mengutarakan agar Komisi IV DPR RI segera memanggil sejumlah menteri, salah satunya MenPAN-RB untuk segera merealisasikan Badan Pangan Nasional. Pasalnya wacana ini sudah berlangsung lama namun tidak ada perkembangan yang berarti.
“Dulu pernah didesain yang sampai sekarang tidak kunjung selesai, karena itu kita tanyakan pada MenPAN-RB tentang seberapa jauh proses ini,” terang politisi Partai Golkar itu. Dengan adanya Badan Pangan Nasional, diharapkan akan semakin memperkuat keberadaan logistik dalam jangka waktu panjang, karena berada dalam koordinasi langsung di bawah Presiden.
