DPR Dorong Kemenlu Tingkatkan Diplomasi Ekonomi Melalui Pasar Domestik
Dalam lima tahun terakhir diplomasi politik telah diperkuat.
Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mendorong Kementerian Luar Negeri meningkatkan diplomasi ekonomi melalui penguatan pasar domestik. Hal ini diperlukan mengingat potensi pasar domestik sangat besar, sehingga dengan keunggulan tersebut diharapkan mampu menarik investasi asing.
“Program-program dari Menlu cukup bagus, sekarang ini para duta besar tidak hanya berbicara diplomasi politik saja, tetapi juga diplomasi yang menghasilkan karya-karya, diplomasi perdagangan juga bagian dari marketing,” ungkap Hasanuddin, menanggapi program kerja Kementerian Luar Negeri 2019-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Menurut Hasanuddin, ada banyak bidang strategis yang bisa dikembangkan untuk mendukung diplomasi ekonomi, diantaranya produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), infrastruktur, pariwisata, hingga hasil pertanian dari wilayah tropis.
“Ini potensinya sangat besar, tinggal bagaimana upaya-upaya yang komprehensif perlu dilakukan,” urainya.
Baca Juga: Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi, Mahfud MD: Tidak Perlu
Selain penguatan pasar domestik, politisi F-PDI Perjuangan ini juga mendukung kedaulatan ekonomi dengan mendorong para pelaku usaha dalam mengembangkan sektor perekonomian digital Indonesia.
Diketahui, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan politik luar negeri (polugri) 5 tahun ke depan merupakan kontinuitas dari kebijakan polugri 5 tahun ke belakang.
Menurutnya, dalam lima tahun terakhir diplomasi politik telah diperkuat. Karenanya, dalam 5 tahun ke depan sudah dipastikan diplomasi ekonomi akan menjadi prioritas polugri Indonesia.
Menlu menuturkan, Indonesia adalah pasar yang besar dengan lebih dari 260 juta jiwa. Ini merupakan menjadi daya tawar untuk menjalin kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan (win-win solution), baik di tingkat bilateral, regional maupun dunia. Pemerintah juga mengupayakan peningkatan potensi kerja sama ekonomi dengan pasar-pasar non tradisional, termasuk kawasan Afrika melalui momentum Indonesia-Africa Forum (IAF).
Baca Juga: DPR Minta Pekerjaan Rumah BPJS Kesehatan Dituntaskan
