Bangun Soft Power, Indonesia Kerja Sama dengan Banyak Negara

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), Azis Syamsuddin menerima kunjungan Duta Besar Republik Slovakia untuk Indonesia, Y.M. Mr. Jaroslav Chlebo. Dalam pertemuan tersebut, Azis didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera, anggota BKSAP, Dave Akbarshah Fikarno dan Muhamad Arwani Thomafi.

Kepada Parlementaria Mardani menjelaskan, Indonesia akan menjalin kerja sama dengan banyak negara untuk membangun soft power.

"Kita membutuhkan kerja sama dengan banyak pihak dengan banyak negara dalam rangka membangun soft power, karena dalam dunia yang kian penuh dengan perburuan sumber daya, kita tak bisa melakukan perkara sendirian, unilateral. Kita harus betul-betul membangun persahabatan," papar Mardani di Ruang Kerja Korpolkam, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Soft power yang dia maksud merupakan pendekatan persuasif untuk hubungan internasional dengan melibatkan penggunaan sektor ekonomi dan budaya. Dalam pertemuan tersebut, Mardani sempat menitikberatkan diskusi kepada Dubes Slovakia tentang persoalan palm oil Indonesia yang mendapat larangan ekspor ke Uni Eropa (UE).

Baca Juga: Resmi! PKS Usul Bentuk Pansus Jiwasraya DPR

Menanggapi hal tersebut, terang Mardani, Dubes Republik Slovakia tidak bisa membantu secara langsung tapi dia akan mengupayakan untuk menyuarakan hal tersebut. Kendati posisi Slovakia masih dalam proses masuk keanggotaan secara penuh di Uni Eropa.

"Slovakia masih proses masuk penuh dalam UE, sehingga dia tidak bisa banyak untuk membantu secara direct (langsung), tetapi dia akan berbicara. Menurut kami, itu sudah bagus, minimal dia tahu," ujar Mardani.

Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) terbesar. Namun di tengah tingginya produktivitas kelapa sawit, Indonesia menghadapi situasi yang kurang menguntungkan karena adanya sentimen negatif terhadap kelapa sawit Indonesia.

Uni Eropa dalam kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE bahkan telah mengusulkan penghentian konsumsi biodesel berbasis sawit dari Indonesia.

Baca Juga: DPR Digeruduk Ribuan Buruh Demo Omnibus Law, Puan Maharani Mendadak Hilang