Komisi III Dukung Kebijakan Kartu Pra Kerja
Program Kartu Pra Kerja sudah disampaikan saat kampanye Pilpres 2019.
Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI, Sari Yuliati mengatakan bahwa kebijakan Kartu Pra Kerja yang dikeluarkan pemerintah perlu mendapat dukungan supaya hasilnya maksimal, meskipun sebagai kebijakan yang dinilai baru dan masih dievaluasi oleh beberapa kalangan.
"Saya mendukung kebijakan yang diarahkan Presiden Joko Widodo untuk memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui program Kartu Pra Kerja dan hal ini perlu kita dukung bersama semua Partai Koalisi," ujar Sari, dalam rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, Kamis (30/4/2020)
Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, program Kartu Pra Kerja sudah disampaikan saat kampanye Pilpres 2019, sehingga ini adalah bentuk realisasi dari janji kampanye presiden.
Mengenai kontroversi delapan platfrom yang menjadi penyelenggara tanpa tender, Sari beranggapan bahwa semua sudah sesuai prosedur.
Baca Juga: Anggota DPR Desak Pemerintah Lebih Terbuka Dalam Perubahan Anggaran
"Mengacu pada Perppu No 1/2020 ada kebijakan yang perlu diambil secara cepat dan tepat dalam situasi krisis (pandemi Covid-19) dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi, jadi saya percaya bahwa pemerintah sudah sangat detail mengambil kebijakan ini dan sesuai prosedur," tutup Sari.
