DPR Imbau Pemerintah dan Regulator Pantau Likuditas Perbankan

Suara.com - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan 5 skema stimulus ekonomi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19, diantaranya berupa restrukturisasi dan relaksasi kredit bagi UMKM, pada Rabu (29/4/2020). Stimulus tersebut meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit bagi penerima KUR, UMi, PNM Mekaar, LPDB, dan penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian. 

Stimulus ini sejalan dengan kebijakan restrukturisasi kredit yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jaasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020. Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin menilai, ketentuan subsidi bunga kredit dapat memberikan ruang likuiditas bagi perbankan berskala kecil seperti BPR/S maupun BPD.

“Kebijakan restrukturisasi kredit bagi UMKM terdampak Covid-19 memang, di satu sisi memberikan waktu tambahan bagi pelaku usaha untuk menyelamatkan kelangsungan usahanya. Namun kebijakan ini menjadi tantangan tersendiri bagi bank-bank kecil, karena dapat menekan likuiditas perbankan. Hal tersebut terjadi seiring berkurangnya cash inflow dari angsuran kredit nasabah, yang dihadapkan bersamaan dengan pemenuhan kewajiban dana pihak ketiga serta penarikan dana nasabah yang dipicu wabah pandemi,” kata Puteri, dalam pernyataan tertulisnya kepada Parlementaria, Sabtu (2/5/2020).

Dengan hadirnya bantuan subsidi bunga kredit, lanjut politisi Fraksi Partai Golkar ini, setidaknya dapat mengurangi beban perbankan dengan menambah ruang likuiditas dan menjadi penyeimbang dalam memberikan keringanan kredit bagi debiturnya.

Baca Juga: Boy Rafli Jadi Kepala BNPT, DPR : Pasti Sudah Disampaikan pada Presiden

Untuk diketahui bersama, pemerintah telah menyiapkan mekanisme penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit bagi debitur UMKM selama 6 bulan. Bagi debitur ultra mikro dengan kredit di bawah Rp 10 juta seperti UMi, PNM Mekaar dan Pegadaian, akan memperoleh penundaan angsuran dan subsidi bunga 6 persen selama 6 bulan. 

Sementara, untuk debitur KUR dan pelaku usaha dengan nilai kredit hingga Rp500 juta akan mendapatkan penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga 6 persen selama 3 bulan dan 3 persen selama 3 bulan berikutnya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan relaksasi secara bertahap bagi debitur dengan kredit di atas Rp 500 juta - Rp 10 miliar berupa subsidi bunga 3 persen selama 3 bulan dan 2 persen selama 3 bulan berikutnya.

“Pelaksanaan kebijakan ini harus dilakukan secara hati-hati dengan memastikan ketersediaan arus likuiditas yang memadai. Apabila dengan dilaksanakannya penundaan angsuran menyebabkan suatu bank mengalami masalah likuiditas, mekanisme yang disiapkan pemerintah seperti bantuan interbank, maupun cadangan bantuan likuiditas harus dipastikan dapat terlaksana dengan baik. Upaya ini dilakukan agar menjaga kepercayaan nasabah terhadap perbankan, khususnya bagi bank skala kecil yang paling bersentuhan dengan masyarakat untuk mendukung kelangsungan usaha mereka,” jelasnya.

Legislator dapil Jawa Barat VII ini juga mengimbau pemerintah bersama OJK untuk segera merampungkan dan menerbitkan peraturan pelaksana kebijakan stimulus bagi UMKM. Peraturan pelaksana diperlukan sebagai bentuk kepastian hukum atas pelaksanaan kebijakan oleh institusi terkait.

Baca Juga: DPR: Penunjukan Irjen Boy Rafli Jadi Kepala BNPT Sudah Sesuai Prosedur

Selain itu, peraturan pelaksana juga dapat menjadi dasar kebijakan bagi OJK untuk segera menindaklanjuti dengan membentuk peraturan terkait sebagai pedoman atau petunjuk teknis bagi masing-masing industri jasa keuangan yang terlibat.