Wacana Pemerintah Longgarkan PSBB Dinilai Tidak Tepat
Saat ini kasus positif Virus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah.
Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Asli Chaidir menilai, kebijakan pemerintah melonggarkan peraturan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di tengah wabah Virus Corona (Covid-19) di sejumlah wilayah Indonesia, tidak tepat. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membuat risiko penularan semakin besar.
“Saat ini masih terlalu terburu-buru, seperti Kementerian Perhubungan yang mengizinkan kendaraan operasional kembali beroperasi dan adanya rencana diperbolehkannya warga usia 45 tahun ke bawah beraktifitas seperti biasa. Tentu ini akan membahayakan,” tegas Asli, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara virtual, Selasa (12/5/2020).
Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu mengatakan, saat ini kasus positif Virus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah, sehingga Pemerintah harus mengutamakan kebijakan-kebijakan yang dapat terus menekan angka kasus baru.
“Seharusnya dipikirkan solusinya dulu, agar kasus ini tidak bertambah. Jangan sampai Indonesia seperti di negara-negara lain yang angka kematiannya sangat besar,” pungkas Asli.
Baca Juga: Revisi UU Penanggulangan Bencana Disepakati Jadi RUU Inisiatif DPR
Asli menyampaikan, dalam menangani Virus Covid-19, ditemukan adanya ketidakkompakan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga mengakibatkan masyarakat kebingungan.
“Di satu sisi, pemda gencar-gencarnya melakukan PSBB, tetapi pemerintah pusat malah mengizinkan moda transportasi beroperasi kembali, sehingga tidak kompak yang membuat masyarakat bingung,” analisa legislator dapil Sumbar itu.
