Tapera Dinilai Jadi Beban Baru Rakyat di Masa Pandemi
Belakangan publik di media sosial juga mempertanyakan kenaikan tarif listrik.
Suara.com - Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Syaikhu menyoroti lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Syaikhu mengungkapkan, peraturan tentang Tapera itu menjadi beban baru bagi rakyat di tengah pandemi Covid-19 yang masih mewabah hingga saat ini.
“Kita sangat terkejut. Di tengah pandemi Corona, kehadiran Tapera sudah pasti jadi beban baru rakyat. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Harusnya dengan bercermin dari kondisi ini, PP Tapera tak perlu dihadirkan. Niat dan tujuannya baik. Tapi waktunya sangat tidak tepat," ujar Syaikhu, dalam siaran persnya kepada Parlementaria, baru-baru ini.
Tak hanya itu, politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut mengingatkan tentang iuran BPJS yang baru saja naik. Terlebih, sambung Syaikhu, belakangan publik di media sosial juga mempertanyakan kenaikan tarif listrik.
“Lalu kini, rakyat diwajibkan menyisihkan gajinya dengan besaran 2,5 persen. Tak terbayangkan betapa nestapanya hidup rakyat,” tandas Syaikhu.
Baca Juga: Helikopter MI-17 yang Kecelakaan Tergolong Baru, DPR Minta Investigasi
Syaikhu menjelaskan, awalnya PP 25/2020 tentang Tapera ini merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera. UU tersebut dilahirkan untuk membantu pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan papannya.
Selama hampir empat tahun, amanah UU tersebut diabaikan (seharusnya paling lambat Maret 2018 PP sudah terbit). Namun, tutur Syaikhu, tiba-tiba muncul pada tahun 2020 pada saat terjadi pandemi Covid-19.
Untuk itu, Syaikhu menegaskan, program Tapera perlu dikritisi. Terlebih, peraturan ini sudah sekitar 4 tahun terkesan diabaikan. Menurutnya, PP Tapera ini hadir pada saat yang tidak tepat. Apalagi, kata Syaikhu, program Tapera ini berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi karena akan mengurangi belanja masyarakat.
Syaikhu menyatakan, angka 3 persen yang dibebankan kepada pemberi kerja dan pekerja, tergolong besar. Untuk pekerja, besaran iuran harusnya tidak flat, tapi tergantung nominal gaji.
“Semua catatan ini, bukan berarti tidak setuju terhadap program rumah untuk rakyat, karena sesuai data per Maret 2019, backlog kebutuhan perumahan masih sebesar 7,6 juta unit. Kebutuhan papan merupakan sesuatu yang sangat penting. Tapi, melihat semua catatan, Pemerintah harus sensitif. Hari ini, rakyat terhimpit kehidupannya. Cari makan kian susah. Pemerintah harus sensitif dengan penderitaan rakyatnya," pungkasnya.
Baca Juga: MKD DPR Sentil Krisdayanti, Minta Urusan Keluarga Tak Diumbar di Medsos
Peserta BP Tapera adalah calon PNS, aparatur sipil negara (ASN), prajurit dan siswa Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pejabat negara, pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa, perusahaan swasta, dan pekerja apa pun yang menerima upah. Jumlah iuran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Demikian bunyi pasal 15 ayat 1 PP 25/ 2020.
