Puan Maharani : DPR akan Evaluasi Bantuan Sosial Pandemi Corona

Fabiola Febrinastri | Dian Kusumo Hapsari
Puan Maharani : DPR akan Evaluasi Bantuan Sosial Pandemi Corona
Ketua DPR RI Puan Maharani. (Dok : DPR).

Masalah lain yang menjadi sorotan adalah persoalan perbaikan data penerima bantuan.

Suara.com - Ketua DPR RI,, Puan Maharani menyatakan, DPR dan pemerintah akan bersinergi dalam pengawasan pemberian bantuan sosial tunai warga terdampak pandemi Covid-19. Hal itu dikatakan Puan, ketika menghadiri penyerah bantuan non-tunai di Desa Jayanti, Kecamatan Cikande, Kabupaten Tangerang, Selasa (23/6/2020). 

“Dalam rangka pengawasan dari DPR RI atas bantuan sosial non tunai yang diberikan pemerintah selama 3 bulan ini, bagaimana mekanismenya dan siapa saja yang menerima,  apakah penerima itu betul betul merasakan manfaatnya? Di pergunakan untuk apa?” ujarnya.

Acara penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) dilaksanakan di kantor Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang.  Hadir dalam acara ini Menko PMK, Muhajir Effendi dan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara.

Bansos tunai untuk warga Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang hari ini diberikan kepada 1.178 orang. Bantuan sosial yang diberikan berupa bantuan langsung tunai (per KK) sebesar Rp600.000, yang khususnya berada di Desa Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten.

Baca Juga: Pernyataan "Jokowi Wafat" Tuai Kritik, Tengku Zul Disuruh DPR Istigfar

Puan minta agar bantuan pemerintah diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk membantu mereka itu bisa tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya di masa pandemi seperti ini. 

“Ini adalah anggaran untuk mengatasi pemulihan dalam proses pandemi Covid-19 sampai Desember. Tiga bulan sudah berjalan, tiga bulan selanjutnya tentu nanti kita evaluasi juga terkait dengan program program bantuan pemerintah ini,” tegasnya.

Salah satu yang disoroti Ketua DPR adalah mekanisme dan penentuan waktu pemberian bantuan.  Ia mencontohkan, harusnya ada penentuan tanggal pemberian bantuan di tiap-tiap wilayah.

“Ini menjadi salah satu evaluasi, yang nanti saya sampaikan kepada  pemerintah, supaya mengurangi penumpukan dan antrean, yang katanya bisa sampai 3 jam untuk pencairan bantuan tunainya,” ujar Puan.

Ia menyoroti masih perlunya sosialisasi lebih gencar, sehingga  pembagian bansos diketahui warga. Hal itu disadari Puan, ketika ia berdialog kepada salah seorang penerima dari pemerintah di Desa Cikande.

Baca Juga: Mau Dukung Pemerintah Bila Jokowi Meninggal, DPR: Tengku Zul Harus Istigfar

"Terkait tanggal penting sekali, agar mereka itu datang bisa tepat tanggal. Tadi saya bertanya, tanggal berapa biasanya dapat (bansos) bu? Dia enggak ingat, artinya tanggalnya tidak diputuskan," kata Puan.


Twitter Dpr

Parlementaria

Berita, fakta dan informasi mengenai seputar yang terjadi di DPR-RI