Komisi II Gelar Rapat dengan KPU dan Bawaslu soal Persiapan Pilkada 2020
Jika pemimpin tidak berkualitas, maka akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang tidak berkualitas juga.
Suara.com - Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dengan agenda evaluasi kinerja tahun 2019 hingga 2020, serta persiapan Pilkada serentak 2020.
Ir. Hugua, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangannya dalam rapat tersebut. Menurutnya, KPU dan Bawaslu perlu menjelaskan secara detail kepada Menteri Keuangan terkait kebutuhan Pilkada serentak yang sampai saat ini realisasinya belum maksimal.
Pemerintah, KPU, Bawaslu harus serius dalam melaksanakan Pilkada serentak, 9 Desember 2020, khususnya dalam penyiapan anggaran tambahan yang diperlukan, karena ini berpengaruh pada kualitas demokrasi.
"Jika penyelenggaraan Pilkada tidak berkualitas, maka akan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas juga. Jika pemimpin tidak berkualitas, maka akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang tidak berkualitas juga, antara lain masalah ekonomi dan kemiskinan," tambahnya.
Baca Juga: Wakil Ketua DPR Minta Semua pihak Introspeksi soal Kericuhan di Sultra
Hugua, yang juga mantan Bupati Wakatobi dua periode ini menyampaikan, pandemi Covid-19 memaksa untuk mengerti digital, sehingga KPU perlu memikirkan untuk merancang sistem pemilihan berbasis digital, dalam hal ini e-voting.
"Kalau perlu diadakan survei dan simulasi untuk uji kelayakan e-voting, sehingga pada saatnya nanti kita sudah siap, terutama untuk Pemilu 2024," katanya.
Terkait dengan permohonan anggaran tambahan yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu, Hugua menyarankan agar pendekatan lobi dilakukan oleh KPU dan Bawaslu lebih dulu, sebelum masalah anggaran dibahas di rapat.
