DPR Minta Kemendikbud Gandeng Ormas untuk Sukseskan Pembelajaran Jarak Jauh

Suara.com - Dampak pandemi Covid-19 bagi dunia pendidikan memantik banyak respons dari masyarakat. Apalagi saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menetapkan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi para siswa.

Kebijakan ini menuntut setiap kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara online. Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang juga Wakil Ketua DPR RI/Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, pemerintah tentu tidak bisa berdiri sendiri atas wajah baru sistem pendidikan tersebut. Dia mendorong pemerintah aktif menggandeng organisasi kemasyarakatan agar sistem itu berjalan sukses.

“Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, harus dibantu NU, Muhammadiyah dan organisasi-organisasi kemasyarakatan,” kata Gus Ami, demikian Muhaimin akrab disapa, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Namun demikian menurutnya, PJJ bukan tanpa tantangan. Dia menyatakan, PJJ justru menimbulkan persoalan bagi peserta didik, pun demikian bagi orang tua mereka.

Baca Juga: ICW Desak Jokowi Evaluasi Kepala BIN karena Djoko Tjandra, DPR: Tidak Tepat

“Saya kira, Menteri Pendidikan perlu ajak Muhammadiyah. Ajak NU bikin gerakan pendidikan alternatif di desa-desa. Membuka (pendidikan alternatif) dengan standar protokol,” kata dia.

“Atau gunakan televisi secara lebih masif lagi, karena televisi (adalah media yang) cepat dan murah dan terjangkau,” sambungnya.

Gus Ami mengaku, banyak mendapat keluhan dari masyarakat imbas dari kebijakan tersebut. Gerakan berbagi laptop, berbagi HP, dan berbagi pulsa, dinilainya kurang efektif.

“Saya kira perlu terobosan cepat oleh Mendikbud melibatkan masjid, gereja, tokoh-tokoh agama untuk membuat pendidikan langsung. Kalau siswa enggak bisa akses, tokoh agama yang mengakses. Orang tua sudah off pendidikan menengah ke bawah,” ujarnya.

Baca Juga: Anak Sulit Disiplin Protokol Kesehatan, DPR Minta Pembukaan Sekolah Dikaji